Latar Belakang
Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh situasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.
Berkenaan dengan hubungan dan politik luar negeri, permasalahan pokok yang dihadapi adalah kekurangsiapan Indonesia dalam mengantisipasi berbagai ekses globalisasi politik dan ekonomi; dan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.
Pengertian Pembangunan
Pembangunan mungkin tidak ada kata yang tepat selain pengembangan yang digunakan untuk menunjukan angka besar manusia di banyak kota di dunia saat ini (Kim 1973, hal 462). Pembangunan secara tidak langsung menyatakan kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan. Ini menyangkut tentang peralihan budaya, negara-negara, dan masyarakat dari tingkat yang kurang maju ke tingkat social yang jauh lebih maju. Sama dengan industrilialisasi, modernisasi, dan urbanisasi telah digunakan untuk memperluas istilah pembangunan. Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari kemajuan. Dalam konteks ini, pembangunan berarti transformasi social dalam mengatur distribusi potensi social kepada semua orang seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang kehidupan manusia. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.
A. Pembangunan Bidang Politik
Pakar politik Lucien W. Pye (Aspects of Political Development, pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) memberikan dimensi/unsur dari pembangunan politik sebagai berikut :
Pembangunan politik sebagai : pertambahan persamaan (equality) antara individu dalam hubungannya dengan system politik, pertambahan kemampuan (capacity) system politik dalam hubungannya dengan lingkungan, dan pertambahan pembedaan (differentiation and specialization) lembaga dan struktur di dalam system politik itu. Ketiga dimensi tersebut senantiasa ada pada “Dasar dan jantung proses pembangunan”.
Menurut Pye, dimensi persamaan (equality) dalam pembangunan politik berkaitan dengan Masalah partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam Kegiatan-kegiatan politik, baik yang dimobilisir secara demokratis maupun totaliter. Dalam unsur/dimensi ini dituntut adanya pelaksanaan hukum secara universal, dimana semua orang harus taat kepada hokum yang sama, dan dituntut adanya kecakapan dan prestasi serta bukan pertimbangan-pertimbangan status berdasarkan suatu system sosial yang tradisional.
Dalam proses pembangunan, dimensi ini berkaitan erat dengan budaya politik, legitimasi dan keterikatan pada system. Sedangkan dimensi kapasitas (capacity) dimaksudkan sebagai kemampuan system politik yang dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan besarnya pengaruh yang dapat diberikan kepada sistem-sistem lainnya seperti system sosial dan ekonomi. Dimensi ini berhubungan erat prestasi pemerintah yang memiliki wewenang resmi, yang mencerminkan besarnya ruang lingkup dan tingkat prestasi politik dan pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan umum dan rasionalitas dalam administrasi serta orientasi kebijakan. Sedangkan dimensi diferensiasi dan spesialisasi (differentiation and specialization), menunjukkan adanya lembaga-lembaga pemerintahan dan struktur-strukturnya beserta fungsinya masing-masing, yang terdapat pada sistem politik. Dengan diferensiasi berarti bertambah pula pengkhususan atau spesialisasi fungsi dari beberapa peranan politik di dalam sistem. Di samping itu diferensiasi melibatkan pula Masalah integrasi proses-proses dan struktur-struktur yang rumit (Spesialisasi yang didasarkan pada perasaan integrasi keseluruhan).
B. Pentingnya Pembangunan Politik
Benang merah dari pembangunan politik adalah kedaulatan di tangan rakyat. Di negara berkembang seringkali muncul kelabilan politik. Labilnya politik tersebut dalam suatu negara salah satunya diakibatkan dari ekstrimitas sipil/militer yang dapat menghambat pembangunan.
C. Tujuan Pembangunan Bidang Politik
Adapun beberapa tujuan dari pembangunan politik, yaitu :
- Meningkatkan komitmen nasional agar mengutamakan kepentingan nasional
- Menyusun program pembangunan nasional yang bebas dari kepentingan politik
- Meyakinkan tidak adanya satu lembaga konstitusional yang terlalu dominan, melalui mekanisme “checks and balances”
- Mencegah timbulnya satu partai politik
- Adanya oposisi yang membangun politik yang sehat
- Meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang politik untuk mempercepat pembangunan nasional
- Meningkatkan pendidikan politik melalui partai, bermuara pada pemilihan aspirasi politik yang sesuai keinginan rakyat.
D. Tahap –tahap Perkembangan Politik
Organsky menjelaskan tahap-tahap perkembangan politik, yakni melaui empat tahap :
1. Tahap politik unifikasi primitif
Organsky menjelaskan tahap-tahap perkembangan politik, yakni, tahap politik unifikasi primitif, politik industrialisasi, politik kesejahteraan nasional dan Politik Berkelimpahan. Bangsa-bangsa yang tumbuh lebih dahulu di negara-negara Eropa dan Amerika Utara pada umumnya mengalami tahap pertumbuhan ini selangkah demi selangkah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teori Organsky tentang tahap-tahap pembangunan politik terjadi dihampir semua negara. Di Eropa barat dan Amerika Utara kentara sekali bahwa tahap perkembangan negara di mulai dari tahap unifikasi primitif, Organsky menyebutkan perkembangan yang terjadi di Eropa Barat mulai terjadi pada abad ke 16, juga dibelahan dunia lain, asal mula negara ditandai dengan munculnya koloni-koloni Eropa. Tentunya dengan berbagai keunikan yang berbeda-beda dari suatu negara.
2. Politik industrialisasi,
Pada tahap ini, negara mulai membangun dan berupaya memperkuat perekonomian dengan industrialisasi, pola pembangunan lewat industrialisasi merupakan pilihan yang ideal yang harus ditempuh, terutama oleh negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa Barat. Perkembangan ini ditandai oleh proses industrialisasi di Inggris. Abad ke 18 merupakan titik kemajuan proses industrialisasi di Inggris dimana ditemukan berbagai inovasi terutama inovasi teknologi yang mendorong ditemukan mesin-mesin industri pabrik. Pilihan melakukan industrialisasi merupakan yang terbaik karena keunggulan komparatif negara-negara barat terletak pada produk-produk industri dan teknologi. Politik industrialisasi secara implisit masih terjadi di Indonesia, dimana proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung industri terus dilakukan, terlebih Krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 membuat Indonesia bertahan lebih lama di fase ini.
3. Politik kesejahteraan nasional
Politik kesejahteraan nasional merupakan politik bangsa-bangsa industri sepenuhnya, tahap ini menurut Organsky adalah tahap dimana telah terjadi saling tergantungan antara rakyat dengan pemerintah yang selanjutnya menjadi lengkap. Kekuasaan negara tergantung pada kemampuan rakyat biasa untuk bekerja dan berjuang, dan rakyat bersama-sama dengan penguasa-penguasa industri, tergantung kepada pemerntah nasional untuk melindungi mereka terhadap kemiskinan akibat depresi dan kehancuran dari perang.
4. Politik Berkelimpahan .
Tahap terakhir menurut Organsky adalah Tahap Politik Berkelimpahan (politics of abundance) atau Otomatisasi, Organsky menyebutkan tak satu pun negara didunia masuk dalam tahap ini tetapi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang paling maju telah memasuki gerbang Tahap Politik Berkelimpahan. Tahap ini ditandai oleh majunya teknologi, komputer dan kehidupan serba otomatis, sehingga mesin-mesin industri berjalan dengan otomatis yang berdampak pada pengangguran karena para buruh tersisih oleh kemampuan mesin.
Masyarakat pada tahap ini mempunyai ciri-ciri pemusatan kekuatan ekonomi, penggunaan mesin yang sangat mahal dan efisiensi produksi pabrik, ciri ini sudah terjadi pada beberapa negara maju, dimana telah tumbuh perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli perekonomian yang merupakan kekuatan ekonomi global atau dikenal dengan Perusahaan Multi Nasional yang beroperasi di banyak negara di dunia.
E. Arah Kebijakan Politik Indonesia
Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 arah kebijakan pembangunan politik adalah:
1. Politik Dalam Negeri
- Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada ke-bhinekatunggalika-an.
- Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.
- Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
- Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004.
- Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
- Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan bernegara.
2. Hubungan Luar Negeri (Politik Luar Negeri)
- Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
- Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
- Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerja sama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
- Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
- Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
- Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.
PEMBAHASAN
A. Permasalahan Politik Indonesia
Sejak orde baru dibawah pimpinan Soeharto tidak lagi berada pada puncak kekuasaannya, banyak pengamat politik menilai bahwa Indonesia kini tengah memasuki era baru dalam sistem perpolitikan nasional. Yakni terjadinya penerapan sistem demokrasi yang menggantikan sistem sebelumnya yang banyak dituding sebagai sistem yang bersifat otoriter, meskipun sistem yang sebelumnya berlaku juga berlabel demokrasi dalam hal ini demokrasi pancasila. Perubahan sistem tersebut dimaksudkan untuk kembali mencari format baru guna mewujudkan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Namun perubahan tersebut tentunya tidaklah serta merta berjalan dengan mulus, berbagai kendala masih sering dijumpai dalam pelaksanaannya baik yang sifatnya sosial ataupun kultural serta hambatan-hambatan yang lainnya.
Pilihan pemerintah orde baru untuk mengedepankan pembangunan ekonomi ketimbang pembangunan dibidang politik ternyata menyisakan permasalahan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Akibat dari pilihan ini kemudian membuat rakyat Indonesia dipaksa berada dibawah kungkungan politik yang diterapkan, demi untuk meciptakan kestabilan politik guna melancarkan program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan. Meskipun pembangunan politik tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan dibidang ekonomi, namun jika kita ingin menetapkan garis demokrasi diantara keduanya tentu itu bukanlah perkara mudah, karena kedua-duanya merupakan hal yang penting (urgent). Ditengah kondisi seperti ini, masyarakat kemudian langsung diperhadapkan dengan sistem baru yang menuntut masyarakat untuk lebih terlibat secara pro-aktif didalamnya. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat secara umum, namun juga pada birokrasi pemerintahan yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan.
Oleh karenanya, penerapannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga dalam mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan, hal inilah yang diinginkan dalam proses pembangunan politik.
B. Peranan Pendidikan Dalam Politik
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, keduanya adalah hal yang tak terpisahkan karena keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, Lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut .
Menurut Plato dalam bukunya Allan Bloom mendemonstrasikan bahwa dalam budaya helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elit yang secara terus-menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Plato juga menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak dan tidak mungkin terpisahkan .
Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan itu berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Dalam satu masyarakat bisa saja hubungan itu bisa sangat kuat dan riil, namun bisa juga sebaliknya. Dalam masyarakat yang lebih primitif misalnya, yang berdasarkan pada basis kesukuan (tribal-based societies), misalnya, adalah lazim bagi orang tua dari suatu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan tersebut diimplementasikan dan diterapkan, mereka juga mengajar generasi muda tentang kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk berperan secara politis. Sedangkan dalam masyarakat yang lebih modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas dan praktek sehari-harinya. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan –kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut memengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat .
Menurut Oteng Sutisna dalam bukunya Pendidikan Dan Pembangunan, pendidikan mempunyai peranan yaitu sebagai (1) alat sosialisasi politik; (2) sebagai alat pengerahan politik; dan (3) Sebagai alat integrasi politik.
1. Pendidikan Sebagai alat Sosialisasi Politik
Gagasan sosialisasi politik mengacu kepada proses dimana prang-orang memperoleh disposisi tingkah laku yang cocok dengan kelompok politik, sistem politik, dan proses politik. Atau dalam kata-kata Almond, “ sosialisasi politik ialah proses induksi kedalam kebudayaan politik.” Semua sosialisasi politik melibatkan unsur-unsur afektif-loyalitas, cinta, rasa hormat, dan rasa bangga terhadap negara, bangsa dan kebudayaannya.
Kesanggupan menyesuakan diri dengan mudah dan kemajuan masyarakat untuk sebagian bergantung pada tersedianya jaringaan komunikasi yang efektif antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan lembaga-lembaga. Salah satu kemungkinan penggunaan komunikasi politik oleh pemerintah ialah dalam menginduksikan kaum muda ke dalam kebudayaan politik, yakni dengan memindahkan dan memelihara ide-ide, pengetahuan, dan praktek-praktek yang mempengaruhi dan melatih kaum muda untuk partisipasi aktif di sektor politik pada sistem nasional.
Dalam hal ini, pendidikan formal sangat berperan penting sebagai alat sosialisasi politik terhadap warga negara. Karena pada saat ini proses pendidikan lebih banyak dilakukan di sekolah- sekolah, maka sekolah menjadi tempat strategis sebagai lembaga sosialisasi. Hal ini dapat dilakukan pada pemberian materi-materi pembelajaran yang di berikan di sekolah, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, pelajaran sejarah, dan kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara bendera,menyanyikan lagu-lagu nasional dan kegiatan-kegitan yang memperingati peristiwa-peristiwa nasional. Selain itu, pendidikan di perguruan tinggi seperti pada jurusan hukum, Fisip dan lain-lain.
2. Pendidikan Sebagai Alat Pengerahan Politik (Political Recruitment)
Pendidikan merupakan alat penting dalam melatih dan menyaring para pemimpin aparat pemerintahan dan politik.
Dalam pendidikan yang berperan penting sebagai penyalur pendidikan yang berinteraksi langsung pada rakyat banyak adalah tenaga pendidiknya. Hal-hal yang mengenai politik dan nasionalisme bisa dipindahkan dari pemerintah sebagai politikus utama kepada rakyat banyak adalah melalui tenaga pendidik yang mempersiapkan anak-anak dan kaum muda untuk peranan-peranan tertentu dalam sistem politik. Mereka sebagai mata rantai vital antara pemerintah dan rakyat.
3. Pendidikan Sebagai Alat Integrasi Politik
Sekolah sangat penting bagi tujun-tujun integrasi politik, karena kira-kira setengah dari jumlah penduduk indonesia yang berusia dibawah 20 tahun sebagian besarya masih bersekolah yang berarti nantinya akan memajukan kesatun nasional dengan lansung, karena menjamin bahwa sebagian penduduk yang beraneka ragam dibekali pengetahuan, sikap, niai modern dan keterampilan yang sama. Ini berarti banyak orang yang secara tidak lansung dibawa kedalam jangkauan doktrinasi pemerintah.
Selain itu, proses penting bagi integrasi politik adalah akulturasi, yang menunjuk terhadap perubahan-perubahan oleh pegaruh budaya lain. Dalam konteks ini, dapat dihubungkan tertama dengan pertukaran kebudayaan dan persentuhan yang terjadi diantara berbagai kelompok etnik, agama, dan sosial didalam sistem pendidikan dengan proses nationalisasi atau “homoginisasi” kaum muda.
Pertimbangan politik yang bertalian dengan pendidikan dan kebudayaan adalah bahasa nasional. Penggunaan bahasa indonesia sesudah merdeka sebagai bahasa resmi pemerintah dan bahasa pengantar disemua tingkat pendidikan terbukti sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam proses integrasi politik. Sekarang, bahasa indonesia menjadi alat akulturasi diantara berbagai kelompok etnik, dan dengan begitu mengurangi pertentangan-pertentangan kuturil dan masalah-masalah komunikasi politik. Maka sistem pendidikan telah menjadi lembaga yang paling berpengaruh dalam mempersatukan kebudayaan-kebudayaan lokal tradisional kedalam satu kebudayaan Indonesia modern yang sedang tumbuh.
Dalam abad nasionalisme pendidikan formil juga dibebani kebudayaan universal. Bersamaan dengan itu pendidikan harus memupuk dan mengembangkan kebudayaan nasional yang asli, aktual atau potensial, serta memajukan kehidupan nasional.
C. Peran Strategis Pendidikan Dan Pembangunan Yang Di Butuhkan Untuk Merespon Masalah Politik Di Indonesia
Peran strategis politik dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa jalur pendidikan. Yaitu sebagai berikut :
1. Pendidikan Formal
Dalam pendidikan formal bisa dilihat dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mulai diterapkan pada jenjang sekolah dasar. Hal ini merupakan dasar agar siswa dapat memahami dirinya sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis.
2. Pendidikan Non Formal
Dalam pendidikan non formal peserta didik diarahkan dalam suatu organisasi misalkan penyuluhan tentang ilmu politik ke peserta didik. Dalam tingkat perguruan tinggi dilakukannya pelatihan ilmu politik hal ini dapat menunjang tingkat kesadaran akan pentingnya politik dalam pembangunan di Indonesia.
3. Pendidikan Informal
Hal ini dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, misalkan ketika seorang ayah yang sedang menonton berita mengenai politik. Secara tidak langsung sang ayah telah menerapkan ilmu politik kepada anaknya.
Kesimpulan
Analisa tentang peranan pendidikan dalam pembangunan politik kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengadaan pendidikan di semua tingkat adalah kondisi yang perlu untuk stabilitas politik. Hanya dengan sumber-sumber manusia yang terdidik baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi oleh pemerintah dan birokrasinya. Dan hanya penduduk yang telah dipersiapkan dan dilatih untuk menjalankan tanggungjawab-tanggungjawabnya dapat berpartisipasi dalam proses nation building dengan pemahaman dan kesadaran.
Pada orde baru pembangunan ekonomi lebih ditingkatkan dibanding pembangunan politik. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak sadar akan pentingnya poltik. Ketika diadakan sistem pemerintahan Demkrasi Pancasila maka rakyat Indonesia memerlukan adaptasi. Maka dalam mewujudkannya perlu diadakan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap.
Pendidikan mempunyai peranan yaitu sebagai (1) alat sosialisasi politik; (2) sebagai alat pengerahan politik; dan (3) Sebagai alat integrasi politik.
Peran strategis politik dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa jalur pendidikan. Yaitu sebagai pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal.
Learning is the journey of life 