RSS

Arsip Bulanan: Januari 2012

SUMBER PENDAPATAN UNTUK SEKOLAH UMUM

A.   Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan (agent of chance), scouting agency, class leveling agency, lembaga asimilasi, lembaga pembaharuan & agent preservation, oleh karena itu peran sekolah sangat sentral dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekolah melalui sistem pendidikannya mencoba untuk memberikan mindset tertentu kepada siswa-siswinya melalui sistem pengajaran yang direncanakan secara matang dan komprehensif, yang diharapkan berguna untuk siswa-siswi nya dimasa mendatang.  Artinya pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu Negara.

Suatu kegiatan akan berhasil mencapai tujuan bergantung kepada sumber pendapatan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Begitupun dengan proses kegiatan balajar mengajar di sekolah sangat tergantung kepada sumber pendapatan yang dimiliki oleh sekolah. Diantara sekian banyak sumber daya yang ada salah satu yang di anggap paling penting adalah uang. Uang di ibaratkan seperti sumber mata air yang menentukan kehidupan untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia.

Uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu uang harus di kelola secara efektif dan efisien agar membantu pencapaiaan tujuan pendidikan. Karena sekolah tidak akan berjalan menyelenggarakan proses pendidikan bila tidak ada sumber pendapatan yang memadai.

Dalam buku yang kami baca disebutkan bahwa pendidikan di Amerika Serikat merupakan kegiatan yang sangat penting sekali, oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat mengucurkan dana untuk keberlangsungan proses pendidikan. Begitupun di Indonesia, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sekali, sehingga pemerintah berusaha mendanai segala bentuk dari kegitan pendidikan tersebut.

B.   Terminologi Pajak

Terminologi ini memberikan wawasan beberapa konsep dan isu umum mengenai pajak. Bahwa ada tiga pajak utama yang didasarkan pada pendapatan, penjualan, dan property.

–          Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan terdiri dari dua jenis, yaitu pribadi dan perusahaan atau bisnis. Kedua jenis ini memerlukan ketentuan penghasilan untuk tujuan pajak dalam menetapkan pokok pajak. Untuk ketentuan tujuan-tujuan, total jumlah uang yang melalui pendapatan seseorang atau bisnis menggunakan konsep akuntansi seperti arus kas atau pendapatan kotor yang mempertimbangkan tindakan tidak memuaskan. Jumlah ini tidak mengukur kesejahteraan atau kemampuan membayar pajak. Selain itu, pemerintah menggunakan undang-undang pajak penghasilan untuk mendorong kegiatan sosial yang bermanfaat. Untuk alasan ini, pemotongan tertentu, dan kredit digunakan dalam menetapkan pokok pajak.

Untuk bisnis, bagian utama dari pengurangan item termasuk bagian dari total penerimaan yang harus dibayarkan dalam melakukan bisnis. Dalam arti, konsep yang sama berlaku juga untuk individu, yaitu penghasilan kena pajak. Pendapatan kotor dikurangi potongan dan penyesuaian lainnya merupakan penghasilan bruto.

Untuk wajib pajak pribadi, pemerintah juga mengizinkan pengecualian untuk ketergantungan. Namun, pajak penghasilan beberapa negara telah memperoleh pengecualian yang lebih tinggi yang lebih realistis mencerminkan konsep standar hidup minimal. Pendapatan bruto dikurangi pengecualian penghasilan kena pajak.

Pajak penghasilan pribadi merupakan pajak utama yang telah jelas progresif selama bertahun-tahun. Hampir semua negara memiliki beberapa tingkat kemajuan dalam struktur tarif mereka, dengan tingkat tertinggi melebihi 10 persen bagi pembayar pajak di beberapa negara. Untuk keluarga rata-rata empat, pajak penghasilan negara sebesar lebih dari 2 persen dari pendapatan pribadi pada tahun 1980.

–          Pajak Penjualan

Pajak penjualan dibagi menjadi dua kategori luas, selektip dan umum. Pajak selektip merampas beberapa spesifik dan berhubungan dengan produk. Pajak pada alkohol, minyak tanah produk, dan bea pabean adalah contoh pajak selektip. Amerika Serikat kebanyakan pajak penjualan dikumpulkan di tingkatan eceran. Ini bukanlah kasus untuk beberapa dari pajak penjualan selektip, bagaimanapun, dan tidak perlu menjadi kasus untuk pajak penjualan umum juga. Kebanyakan negara-negara dengan pajak penjualan nasional memaksakannya di produsen, distributor, atau tingkatan tengkulak.

Pajak penjualan secara administrasi pengumpulannya lebih mudah. Permasalahan timbul bila penjualan terjadi antara negara bagian, sebab negara bagian satu tidak mau membayar pajak penjualan ke negara bagian lain.

–          Pajak Properti

Pajak property perhitungannya dikaitkan dengan nilai jual objek pajak dan pajak penjualan. Pajak properti tidak selamanya mudah untuk dikumpulkan tergantung pada efisiensi dari departemen pajak di pemerintahan lokal.

C.   Sumber Pendapatan Selain Pajak

–          Lisensi dan Pembayaran, adalah sumber pendapatan pemerintah yang lain bukan pajak. Misalnya pembayaran lisensi kendaraan bermotor dan lisensi pengemudi yang merupakan menjadi pendapatan yang paling besar di (dalam) kategori lisensi dan pembayaran.

–          Defisit Keuangan

–          Bantuan Antar Pemerintahan

D.   Kriteria Dalam Mengevaluasi Pajak

a.    Kemampuan Untuk Membayar Pajak Dan Perlakuan Yang Adil Dalam Membayar Pajak

Ada kesepakatan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang untuk membayar suatu pajak. Ini berarti pajak dikumpulkan dari setiap individu dengan tidak mengharapkan pengembalian keuntungan secara langsung. Kemampuan untuk membayar adalah salah satu bentuk keadilan sosial. Di dalam suatu demokrasi semua warga negara, sebagai wajib pajak, membantu memutuskan seberapa banyak pajak yang dibayar disetiap pembayaran pajaknya. Kita tidak bisa menentukan hal tersebut secara sepihak. Kemampuan untuk membayar hanyalah prinsip penerimaan secara luas untuk retribusi pajak secara pantas sebagaimana yang dikemukakan oleh para teoritikus:oleh sebab itu hampir semua pajak dikatakan sebagai pungutan kepada warga negara.

Tiga pengukuran yang paling umum untuk mengukur kemampuan untuk membayar adalah pendapatan, penjualan (konsumsi), dan property(kekayaan). Dari kesemuanya pendapatan mungkin yang terbaik untuk jenis pengukuran ini karena hal inilah pengukuran yang paling umum dari setiap orang dalam hal kemampuan secara ekonomi. Hampir semua pajak, apapun dasarnya, dibayar diluar sumber pendapatan, dan ketika kita berkata bahwa seseorang itu kaya atau miskin kita biasanya mengartikan secara tak langsung menganai pendapatan seseorang. Pajak pendapatan pribadi  adalah salah satu dari sekian banyak yang memiliki potensi untuk menentukan struktur rata-rata secara progresif, yang membolehkan masyarakat untuk mengembalikan materi mengenai kebaikan diantara anggota-anggotanya. Kasus untuk pajak pendapatan begitu memaksa dalam waktu sementara yang para ahli ekonomi biasanya menggunakan sumber pendapatan  sebagai dasar pengukuran untuk keadilan dalam perpajakan. Jika pembayaran pajak harta kekayaan ataupun pajak konsumsi mengandung beberapa hubungan dengan pajak pendapatan, kita cenderung berfikir bahwa pajak-pajak itu benar, tetapi jika beberapa pajak yang lain dipungut dalam relasinya dengan pajak pendapatan, kita menyebutnya tidak adil.

b.    Biaya Administrasi Pajak dan Kepatuhan

Jika biaya pemerintah pengumpulan pajak tinggi, tetap lebih sedikit uang untuk membiayai pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, prinsip yang berlaku adalah bahwa pengumpulan biaya pendapatan harus serendah mungkin. Karena biaya Pemenuhan menempatkan beban tambahan pada pembayar pajak lebih dan di atas beban pajak, pembayar pajak seharusnya tidak terlalu banyak mencurahkan waktu pribadi atau uang dalam memenuhi kewajiban pajak-nya. Konsep-konsep ini cukup lurus ke depan walaupun kita tidak mungkin sering berpikir tentang mereka.

Beberapa pajak yang tidak sesuai dengan kriteria lain peringkat tinggi yang satu ini, dan sebaliknya. Biaya pengumpulan pajak rokok federal, misalnya, hampir tidak ada. (Ada mesin menghitung otomatis di pabrik-pabrik bahwa angka pajak terus menerus). Tapi kami tidak akan menganggap bahwa merokok adalah ukuran baik kemampuan membayar. Pajak penghasilan, di sisi lain, yang merupakan ukuran yang baik mengenai kemampuan untuk membayar, memiliki kepatuhan tinggi dan biaya administrasi. Ini adalah pajak hanya yang membutuhkan jumlah yang substansial waktu wajib pajak dan, untuk beberapa wajib pajak, pengacara, Akuntan, dan spesialis berbayar lainnya, belum lagi Internal Revenue Service. Rendah-biaya administrasi dan kepatuhan tidak akan dianggap sebagai penting sebagai kriteria kemampuan membayar. Tapi ilustrasi menunjukkan bagaimana estimasi seseorang berbagai instrumen pajak bisa berubah, tergantung pada kriteria yang digunakan.

c.    Kepastian, Penghindaran, dan Penggelapan

Karena dalam pembayaran pajak dan manfaat tidak dirasakan sepadan oleh pembayar pajak, kebanyakan orang tidak suka membayar. Untuk alasan ini, jumlah pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak harus jelas dan tidak ambigu. Seharusnya tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran. Kriteria ini disebut ‘kepastian’. Ilegal atau melarikan diri dari pajak disebut ‘penggelapan’. Jika individu lolos dari bisnis pajak secara legal, hal itu disebut ‘penghindaran’. Sebaliknya, pajak untuk perhitungan pembayaran yang terbuka untuk banyak interpretasi/penafsiran atau pajak yang dapat diatasi dengan mudah oleh gerakan atau penyembunyian yang tidak diinginkan.

Semua pajak utama memiliki masalah sesuai dengan kriteria ini, tapi untuk alasan yang berbeda. undang-undang pajak penghasilan yang begitu kompleks sehingga muncul ambiguitas besar. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, misalnya, mencoba untuk meminimalkan penghasilan mereka dalam yurisdiksi pajak yang tinggi dan memaksimalkan pendapatan di tempat lain. pembayaran kas yang tidak dilaporkan dan ekonomi bawah tanah berkembang menyulitkan pengumpulan pajak penghasilan. Kepastian adalah satu-satunya kriteria yang membenarkan perlakuan yang berbeda untuk berbagai bentuk kekayaan. perpajakan properti pribadi akan digunakan lebih tetapi untuk fakta bahwa gerakan dan penyembunyian begitu mudah sehingga pajak sulit untuk menegakkan. Kriteria ini sama membenarkan perpajakan berat real properti. Namun bahkan di sini kriteria kepastian dilanggar karena semua masalah yang terkait dengan penilaian properti.

d.    Pajak Sebagai Pengaruh pada Perilaku Manusia

      Perpajakan merupakan salah satu perangkat perubahan perilaku yang diketahui paling efektif. Orang lebih memilih untuk menghindari pajak jika mungkin dengan mengejar kegiatan yang ringan pajak atau sama sekali tanpa pajak. Untuk alasan ini, maka pemerintah membutuhkan pajak sehingga berbasis luas bahwa orang membayar mereka hampir tidak peduli apa yang mereka lakukan. Sebagai warga negara, kita ingin satu hal, dan sebagai pembayar pajak individu kita ingin sesuatu yang sangat berbeda, dan ini merupakan paradoks dari perpajakan.

Dalam perekonomian, sebagian besar perusahaan swasta demokratis seperti yang dari Amerika Serikat, anggapan tradisional adalah bahwa individu harus mampu membuang ini sumber daya ekonomi mereka mau. Pajak tidak boleh mengganggu tabungan individu dan preferensi konsumsi. Tentu saja, itu telah lama diakui bahwa pajak mau tidak mau harus mempengaruhi perilaku individu dalam arti bahwa setelah membayar mereka pendapatan uang rakyat berkurang. Diharapkan hanya itu orang harus menghabiskan sisa pendapatan setelah pajak dengan cara yang sama mereka miliki jika mereka memiliki jumlah uang yang sama sebelum pajak itu diberlakukan. Misalnya, jika badan usaha memiliki $ 25.000 dan dikenakan pajak $ 3.000, harus menghabiskan (sisa) $ 22.000 karena akan memiliki pajak tidak pernah terjadi. Prinsip ini, disebut netralitas pajak, telah menjadi prinsip kebijakan pajak kebanyakan, paling tidak secara teoretis. Pajak harus netral. Artinya, mereka tidak seharusnya mempengaruhi perilaku orang.

E.   Sumber Pendapatan Sekolah di Amerika Serikat

Pendidikan di Amerika Serikat merupakan kegiatan besar. Sejak tahun 1990, $ 215 milyar telah dikeluarkan setiap tahunnya untuk pendidikan umum.

Kebutuhan biaya sekolah pertumbuhannya lebih cepat daripada inflasi, sehingga sekolah menghadapi permasalahan keuangan yang serius, Anggota Badan Sekolah, yang terdiri dari orang-orang yang sangat memahami masalah keuangan sekolah, menetapkan ‘kurangnya dukungan keuangan’ sebagai masalah utama dari lima permasalahan yang meraka hadapi, tiga diantaranya berhubungan dengan biaya sekolah (kurangnya sumber keuangan, fasilitas yang overcrowded dan peningkatan pajak properti).

Ada tiga sumber utama dukungan anggaran untuk sekolah umum, yaitu dana dari pemerintah lokal, state dan federal.

Biaya pendidikan dari pemerintah federal sejak tahun 1929 cenderung terus meningkat dari 0,4% menjadi 9,3% pada tahun 1981 dan menurun menjadi 6,2% tahun 1991, sedangkan dukungan biaya dari pemerintah negara bagian cenderung terus meningkat dari 19,29% pada tahun 1929 menjadi 49,3 % pada tahun 1991, sedangkan dukungan dari pemerintah lokal pada awalnya persentasenya tinggi yaitu 82,7% tetapi terus menurun mencapai 44,5% pada tahun 1991.

Sumber Pajak Untuk Pendapatan Sekolah

Kegiatan sekolah umum bergantung terutama pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak, khususya pajak properti pada level lokal, pajak penjualan dan pendapatan pada level negara bagian. Masyarakat umum menerima pajak apabila :

  1. Pajak tidak menyebabkan distorsi ekonomi (perubahan perilaku ekonomi dalam pola belanja atau relokasi bisnis, industri dan penduduk).
  2. Pajak harus equitable (memperhatikan kemampuan wajib pajak).
  3. Pajak harus memberi kemudahan (pajak dikumpulkan dengan biaya yang rendah bagi wajib pajak dan pemerintah)
  4. Pajak harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Pendanaan Lokal Untuk Sekolah Umum

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kontribusi pemerintahan lokal terhadap pendanaan sekolah telah menurun pada beberapa dekade terakhir, sedangkan kontribusi dari pemerintah negara bagian meningkat. Walaupun demikian, dana dari pemerintah lokal tetap merupakan bagian penting dalam pendanaan sekolah.

–       Pajak Properti

Pajak properti merupakan sumber utama pendanaan untuk sekolah lokal, yang perhitungannya dikaitkan dengan nilai jual objek pajak dan pajak penjualan. Pajak properti tidak selamanya mudah untuk dikumpulkan tergantung pada efisiensi dari departemen pajak di pemerintahan lokal.

–       Pajak dan Biaya Lokal lainnya

Untuk menambah dana, selain dari pajak properti, sekolah lokal dapat mengumpulkan pendanaan melalui pajak pemasukan khusus dan pajak-pajak atau biaya lainnya, misalnya menarik biaya dari fasilitas dan layanan yang digunakan, seperti pelayanan bis, buku teks, aktivitas atletik, rekreasi, dan kegiataan setelah sekolah

–       Sumber Lokal dan Keragamannya

Meskipun mendapat bantuan dari pemerintahan negara bagian dan federal, beberapa sekolah lokal kurang mampu mendukung biaya pendidikan. Suatu sekolah yang lokasinya di daerah yang kaya dengan dasar pajak yang tinggi dapat menghasilkan lebih banyak pendanaan dibandingkan sekolah di wilayah miskin.

Walaupun permasalahan keuangan mempengaruhi banyak wilayah pedesaan dan kota/kabupaten, permasalahan keuangan terbesar biasanya terjadi pada kota besar yang dikenal dengan istilah “municipal overburden” (Tuntutan keuangan yang keras pada masyarakat karena kerapatan populasi dan income masyarakat yang rendah), sehingga kota besar tidak dapat menyediakan persentase pendanaan yang tinggi dari pajak untuk sekolah dibandingkan yang dapat disediakan oleh wilayah pedesaan dan kota/kabupaten.

Sekolah-sekolah di kota harus mengeluarkan lebih banyak sumber dana pendidikan per siswa dibandingkan sekolah-sekolah di desa. Sekolah di perkotaan memerlukan biaya untuk kerusakan, biaya makan siang, biaya ansuransi dan biaya perawatan yang lebih besar

Biaya Negara Bagian Untuk Sekolah Umum.

Negara memiliki tanggungjawab terhadap sekolah umum. Setiap tahun memberi dukungan dan tanggungjawab kepada sekolah lokal. Ini merupakan tanggungjawab negara terhadap pendidikan anak dan remaja. Sejak beberapa sekolah lokal mendapat masalah dalam biaya pendidikan. Negara bagian memberikan tanggungjawab dan mengambil alih pembiayaan sekolah.

Sumber Penghasilan Negara Bagian.

Pajak penjualan dan pajak pribadi merupakan dua sumber utama penghasilan negara. Sejak negara membiayai 60 % biaya pendidikan , dua pajak ini yang sangat mendukung pendidikan umum.

Pajak penjualan secara administrasi pengumpulannya lebih mudah. Permasalahan timbul bila penjualan terjadi antara negara bagian, sebab negara bagian satu tidak mau membayar pajak penjualan ke negara bagian lain.

Pajak penghasilan pribadi merupakan sumber penghasilan terbesar kedua, pada tahun 90 menhasilkan 31 % dari total penghasilan pajak negara bagian.

Semestinya pajak pendapatan tidak menyebabkan “Economic Distortions”. Pajak yang tinggi bukan jalan keluar untuk memberikan hak keadilan. Secara teori pajak penghasilan merupakan refleksi dari pendapatan pembayar pajak dan kemampuan untuk membayar. Jenis pajak lain diperoleh dari pajak bahan bakar kendaraan, pajak minutan keras, pajak tembakau, pajak pesangon, pajak perusahaan. Sumber lain juga diperoleh dari pajak lotere di 9 negara bagian ( Calofornia, Florida, Ilonius, Michigan, Montana, New Hampshire, New Jersey, New Cork, dan Ohio).

F.   Sumber Pendapatan Sekolah di Indonesia

Pasal 46 Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Berikut ini disajikan rincian masing-masing sumber pendapatan sekolah.

Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, di tahun 2007 di dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

DIPA meliputi Administrasi Umum, yaitu alokasi dari Pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari pajak , dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat. Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain :

(1)  Pengelolaan Kantin Sekolah

Pengelolaan kantin sekolah memiliki manfaat tersedianya makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, harganya yang terjangkau oleh warga sekolah, juga memiliki nilai bisnis yang menguntungkan bagi sekolah.

Hasil penjualan atau sewa tempat penjualan dikumpulkan sehingga menjadi sumber pendapatan. Pengelolaan kantin sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Tempat kantin strategis di dalam sekolah, yang memudahkan warga sekolah untuk mengunjunginya, serta dapat terpantau oleh pengelola sekolah.
  2. Bangunan kantin didesain secara baik, indah, bersih, nyaman sehingga menyenangkan pengunjungnya.
  3. Menu makanan dan minuman bervariasi sesuai selera pembeli dan berkualitas baik, namun harganya diusahakan yang semurah mungkin.
  4. Keuangan kantin atau hasil pengelolaan kantin dikelola secara transparan.

(2)  Pengelolaan Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah, adanya koperasi sekolah disamping memiliki manfaat tersedianya kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau oleh warga sekolah, juga memiliki nilai bisnis yang menguntungkan bagi sekolah. Terkait dengan kebutuhan siswa, usaha koperasi bisa berupa toko yang menyediakan seragam sekolah, buku tulis dan cetak, alat tulis dan kebutuhan belajar lainnya. Terkait dengan kebutuhan guru, koperasi bisa menyediakan seragam guru, alat tulis dan kebutuhan rumah tangga misalnya penyediaan sembako dan kebutuhan lainnya. Selain toko yang menyediakan kebutuhan guru, koperasi bisa mengelola usaha simpan pinjam dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga di bank agar guru dan pegawai sekolah tertarik serta merasa diuntungkan oleh adanya koperasi di sekolah.

(3)  Pengelolaan Wartel

Pengelolaan wartel yang tepat juga bisa merupakan pemasukan pendapatan rutin bagi sekolah. Dalam hal ini perlu ditunjuk petugas yang mampu mengelola kegiatan secara tertib, teliti dan memiliki tingkat kejujuran yang tinggi.

(4)  Pengelolaan Jasa Antar Jemput Siswa

Pengelolaan jasa antar jemput bagi siswa, barangkali bisa dilakukan bagi sekolah yang lokasinya jauh dari jalur transportasi umum, meskipun usia anak SMA/SMK mungkin kurang berminat menggunakannya. Tetapi tidak ada salahnya kalau pihak sekolah menjaga kemungkinan banyak siswa yang berminat menggunakannya.

(5)  Panen Kebun Sekolah

Sekolah yang masih memiliki lahan luas bisa mengelola lahannya dengan menanam tumbuhan yang hasilnya bisa dijual dan bisa menjadi pemasukan pendapatan bagi sekolah. Tentunya sekolah perlu bekerja sama dengan penggarap tanah di sekitar sekolah, agar semua kegiatan berjalan lancar.

(6)  Kegiatan Yang Menarik Sehingga Ada Sponsor Yang Memberi Dana

Sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan yang menarik warga di dalam sekolah dan perusahaan di sekitar sekolah, sehingga ada sponsor yang memberi dana ke sekolah. Kegiatan ini bisa berupa gerak jalan sehat, pertandingan sepak bola antar sekolah atau kegiatan yang sejenis.

(7)  Kegiatan Seminar/ Pelatihan/ Lokakarya Dengan Dana Dari Peserta Yang Bisa Disisihkan Sisa Anggarannya Untuk Sekolah

Kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah. Penyelenggaraan kegiatan ini tentunya harus dipilih tema yang hangat, perkembangan terkini sehingga menantang peserta mengikutinya. Apabila ada dana yang masuk, sekolah bisa menyisihkan sebagian untuk sekolah.

(8)  Penyelenggaraan Lomba Kesenian Dengan Biaya Dari Peserta Atau Perusahaan Yang Sebagian Dana Bisa Disisihkan Untuk Sekolah

Penyelenggaraan gelar dan lomba kesenian antar sekolah dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang berminat membantunya. Sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah.
Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah baik yang bersifat block grant maupun yang bersifat matching grant (imbal swadaya). Di tahun anggaran 1997 sampai dengan 2003, sumber alternatif itu dikucurkan oleh Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui mekanisme block grant maupun yang bersifat matching grant.

Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran BP3, dan SPP.

Selain itu bisa juga sekolah mengembangkan penggalian dana dalam bentuk:

  1. Amaljariyah
  2. Zakatmal
  3. Uangtasyakkuran
  4. AmalJumat

Untuk memperoleh dana dari berbagai pihak utamanya dari dana hibah atau block grant, kepala sekolah perlu menyusun proposal yang menggambarkan kebutuhan pengembangan program sekolah. Komponen proposal dapat disusun sebagai berikut: rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, identifikasi tantangan nyata yang dihadapi sekolah, sasaran, identifikasi fungsi-fungsi sasaran, analisis SWOT, alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, rencana dan Program Peningkatan mutu, anggaran dan rincian penggunaannya.

Selain penjelasan di atas ada pula sumber-sumber pendapatan sekolah seperti :

1. Pemerintah APBN

–       APBD Propinsi

–       APBD Kabupaten/Kota

2. Orang Tua Siswa/Komite Sekolah

–       Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP)

–       Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP)

–       Biaya Pendaftaran Murid Baru

–       Biaya Ujian Akhir Semester

–       Biaya Ujian Akhir Sekolah

–       Iuran Ekstra Kurikuler

–       Iuran Perpustakaan

–       Bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.

3. Yayasan Penyelenggara

–          Biaya Operasional Sekolah

–          Biaya Pengembangan Sekolah

4. Donatur

–          Bantuan sukarela masyarakat umum insidental

–          Bantuan sukarela masyarakat umum rutin

–          Bantuan alumni

5. Hasil Usaha Sekolah

–          Kantin Sekolah

–          Koperasi Sekolah

–          Unit Usaha sekolah

–          Penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah

6. Lain-lain

–          Bunga tabungan sekolah

–          Sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah masing-masing

KESIMPULAN

Sumber pendapatan terbesar untuk sekolah umum di Amerika serikat berasal dari pajak.

Referensi:

Artikel Pendidikan Networkk – Dana Pendidikan Di Amerika Serikat. Tersedia: http://re-searchengines.com/agusruslan2-6-07-3.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN:

1.      Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

2.      Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

3.       Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Struktur APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah:

Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

  1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
  2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBDdaerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
    1. Dana Bagi Hasil
    2. Dana Alokasi Umum
    3. Dana Alokasi Khusus
    4. Dana Otonomi Khusus.

Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

  1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
  2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
    1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
    2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

  1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
  2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
  3. Inflasi (%)
  4. Nilai tukar rupiah per USD
  5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
  6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
  7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Teori mengenai APBN

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

  • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  • Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
  • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
  • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
  • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  • Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

  • Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  • Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  • Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

  • Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
  • Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
  • Penajaman prioritas pembangunan
  • Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , ,

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Definisi

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

  • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  • Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk. membiayai public investment.
  • Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ciri pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
  2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
  5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Dengan meningkatnya kedalaman informasi dan semakin populernya teknologi internet, keamanan jaringan telah menjadi bagian penting dari mempengaruhi kinerja jaringan. Bagaimana membuat sistem jaringan informasi pajak dari serangan hacker, bagaimana untuk memastikan keamanan data dan reliabilitas, sistem pajak saat ini telah menjadi informasi dalam salah satu isu penting yang harus dipertimbangkan.

Jenis Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

Pajak Negara

Pajak Daerah

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

  • Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

  • Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

  • Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

  • Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

  • Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

  1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
  2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
  3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
  • Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

  1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
  2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
  3. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
  • Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

  • Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

  • Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

  1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
  2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
  3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

Asas Pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims“, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

  • Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
  • Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
  • Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
  • Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

  • Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
  • Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  • Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  • Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  • Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut.

  • Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
  • Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
  • Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
  • Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
  • Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

  1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
  2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
  3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara mengga¬bungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.

Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Semen¬tara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

  1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
  2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Penerimaan Pajak di Indonesia

Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 lalu. Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas.

Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp.402,1 triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:

Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea masuk Rp.17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp.398,1 miliar. Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai 1.040 triliun. Pajak A) Bedasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi : 1 Pajak langsung adalah pajak yang dibebanhkan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan 2 Pajak tidak langsung adalah pajak / pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yangb secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya. B) Bedasarkan jumlah yang harus dibayarkan, pajak dibedakan menjadi : 1. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroian terbatas / unit lain 2. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang / jasa yang dikenakan kepada pembeli 3 Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan bank dan sebagainya C) Pajak bedasarkan pungutannya dapat dibedakan menjadi: 1 Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak / pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian didistrubusiakan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri 2. Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan / badan usaha lain yang modalnya / bagiannya terbagi atas saham – saham. 3 Pajak siluman adalah pungutan secara tidak resmi / pajak gelap dan merupakan sumber korupsi 4 Pajak tranist adalah pajak yang dipungut ditempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang / barang dari suatu tempat kertempat lain.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

  • Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
  • Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  • Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  • Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
  • Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
  • Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  • Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
  • Fungsi kesejahteraan memiliki makna untuk mnsejahterakan pemimpin dimasing-masing daerah
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

Prosedur Perencanaan

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui beberapa tahapan:

Tahap 1 : Menyadari kesempatan

Meskipun datangnya lebih dahulu daripada apa yang biasanya dianggap sebagai perencanaan yang sebenarnya, kesadaran akan suatu kesempatan adalah titik awal yang sebenarnya untuk perencanaan.Hal ini meliputi suatu pendangan pendahuluan kepada kemungkinan adanya kesempatan-kesempatan di hari depan dan kemampuan untuk melihatnya dengan jelas dan lengkap, suatu pengetahuan tentang di mana kita berdiri pada sudut kelemahan dan kekuatan kita, dan suatu penglihatan apa yang menurut harapan kita akan kita dapatkan. Menetapkan tujuan-tujuan yang realistis tergantung dari kesadaran itu. Perencanaan memerlukan diagnosa yang ralistis terhadap situasi kesempatan itu.

Tahap 2 : Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kegiatan suatu pembangunan (proyek) .Tanpa rumusan tujuan yang jelas, tim organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumberdaya secara tidak efektif.

Langkah pertama dalam perencanaan itu sendiri ialah menetapkan sasaran-sasaran yang menentukan hasil-hasil yang diharapkan menggambarkan hal-hal akhir yang harus dilakukan, di mana penekanan penting harus ditempatkan, dan apa yang harus dicapai oleh jaringan strategi, kebijakan, prosedur, peraturan, anggaran, dan program-program.

Sasaran organisasi tim seharusnya memberi kan arah kepada sifat segala rencana penting dengan memantulkan tujuan-tujuan itu, menentukan sasaran departemen– departemen utama. Sebaliknya, sasaran departemen utama, mengawasi tujuan-tujuan departemen bawahan, dan seterusnya ke bawah. Namun sasaran departemen-departemen yang kurang panting akan disusun lebih baik, kalau para pimpinan manajer dari sub devisi memahami sasaran organisasi tim secara keseluruhan, dan tujuan yang diturunkan, dan kalau mereka diberi kesempatan untuk menyumbang ide- ide mereka kepada cita-cita itu serta kepada penentuan tujuan mereka sendiri.

Konsep tujuan organisasi dipandang secara luas mempunyai beberapa fungsi penting yang bervariasi menurut waktu dan keadaan. Fungsinya adalah: Sebagai pedoman kegiatan, sumber legitimasi, standar pelaksanaan, sumber motivasi, dan dasar rasional pengorganisasian.

Ada lima tipe tujuan yang umum dijumpai pada berbagai kegiatan kelompok organisasi antara lain: tujuan kemasayarakatan (societal goals), tujuan keluaran (out put), tujuan sistem (system goals) , tujuan produk (product goals) , dan tujuan turunan (derived goals).

Tahap 3 :Menentukan Dasar Fikiran (premis)

Suatu langkah legis kedua dalam perencanaan adalah menetapkan, mendapat persetujuan untuk memanfaatkan, dan menyebarkan dasar pikiran perencanaan kritis. Hal ini adalah data ramalan dari sifat sesungguhnya, kebijaksanaan pokok yang bisa diaplikasikan, dan rencana-rencana kelompok/tim yang ada. Dengan demikian, dasar pikiran adalah asumsi-asumsi perencanaan, dengan kata lain lingkungan yang diharapkan dari rencana-rencana yang sedang dilaksanakan. Langkah penentuan dasar pikiran membawa kepada salah satu prinsip utama dalam perencanaan, yaitu semakin banyak individu yang diserahi perencanaan itu mengerti dan menyetujui untuk memanfaatkan premis-premis mengenai perencanaan yang konsekwen, dan semakin terkoordinir perencanaan itu.

Ramalan adalah penting Misalnya, dimana lokasi pembangunan yang paling cocok? Berapa orang yang terlibat? Apa saja yang akan dilaksanakan? Apa dampaknya? Kapan di mulai? Bagaimana teknisnya? Berapa lama? Apa kendala yang mungkin muncul? Siapa yang mengatasinya? Berapa biayanya? Dimana akan dilaksanakan? Sampai kapan? Dan lain-lain yang harus diramalkan.

Beberapa premis meramalkan kebijakan yang belum dibuat. Perencana kadang-kadang harus membuat dan memberi keterangan tentang alasan-alasan apakah kebijakan demikian akan diadakan, apa isinya. Keterangan akan alasan-alasan lain tentu saja timbul dari kebijakan yang sudah ada atau dari rencana-rencana lainnya.

Suatu kesukaran dari penetapan premis-premis yang lebih lengkap dan menjaga agar tetap menurut jaman, ialah bahwa setiap perencana utama, dan banyak rencana kurang penting, menjadi suatu premis di masa depan.

Bila menelusuri hirarki organisasi wilayah, maka komposisi dari premis perencanaan agak berubah. Proses dasarnya akan sama, tetapi rencana lama yang utama dan yang baru akan mempengaruhi secara material hari depan terhadap mana para manajer pimpinan dari unit-unit yang lebih sedikit harus membuat rencana.

Karena lingkungan dari rencana-rencana hari depan itu begitu kompleks, maka akan menguntungkan atau realistik untuk membuat dugaan-dugaan tentang setiap detail dari lingkungan suatu rencana hari depan. Sebab itu, premis adalah sebagai hal yang praktis, dibatasi sampai kepada alasan-alasan yang kritis, atau strategis terhadap suatu rencana, maksudnya alasan-alasan yang paling banyak mempengaruhi operasinya.

Kekurangan dalam koordinasi perencanaan, melalui pemakaian oleh para pimpinan manajer yang mempunyai premis-premis yang berbeda, dapat menjadi luar biasa mahalnya. Sebab itu pemakaian premis-premis yang konsekwen harus disetujui. Satu standar untuk hari depan diperlukan bagi perencana yang baik, meskipun standar itu meliputi banyak kumpulan premis dengan instruksi bahwa kumpulan rencana yang berbeda-beda harus dikembangkan pada tiap-tiap premis itu.

Karena persetujuan untuk memanfaatkan suatu kumpulan premis tertentu adalah penting bagi perencanaan yang terkoordinasi, hal itu menjadi tanggung jawab utama dari para manajer di tingkat atas, untuk memastikan manajer di tingkat bawah mengerti premis-premis yang diharapkan akan menjadi dasar rencana mereka.

Tahap 4: Menetukan Arah-arah Tindakan Alternatif

Langkah ketiga dalam perencanaan ialah mencari dan memeriksa arah-arah alternatif dalam tindakan, khususnya yang tidak nampak dengan segera. Jarang ada rencana yang tidak ada alternatifnya yang masuk akal, dan sering sekali suatu alternatif yang tidak jelas, terbukti adalah yang paling baik.

Persoalan yang umum ialah bukan hal menemukan alternatif, melainkan mengurangi jumlah alternatif-alternatif itu sehingga yang paling memberikan harapan baik dapat dianalisa. Bahkan dengan teknik matematika dan komputer, ada suatu batas dari jumlah alternatif yang bisa diperiksa. Sebab itu penting bagi suatu perencanaan untuk mengurangi dengan pemeriksaan pendahuluan jumlah alternatif sehingga yang tinggal hanya yang memberi harapan akan kemungkinan-kemungkinan yang paling berhasil, atau menghapuskan secara matematis, melalui proses perkiraan, alternatif- alternatif yang paling tidak memberi harapan.

Tahap 5 : Mengevaluasi Arah-arah Tindakan Alternatif

Setelah menemukan arah-arah tindakan alternatif dan memeriksa titik-titik kuat dan lemahnya, langkah keempat adalah mengevaluasi arah tindakan itu dengan menimbang berbagai faktornya dari sudut premis-premis serta tujuan. Satu arah tindakan mungkin kelihatan paling menguntungkan tetapi memerlukan biaya yang besar dan keuntungan yang lambani arah lain mungkin kurang menguntungkan tetapi mengandung resiko yang kurang besar arah tindakan lain lagi mungkin lebih sesuai dengan tujuan-tujuan jangka panjang dari suatu kegiatan proyek.

Tahap 6 : Memilih suatu Arah Tindakan Alternatif

Langkah perencanaan yang kelima adalah memilih arah tindakan, yakni merupakan titik di mana suatu rencana diterima, titik sesungguhnya mengenai pengambilan keputusan. Kadang-kadang suatu analisa dan evaluasi arah-arah tindakan alternatif akan memperlihatkan bahwa dua atau lebih dari arah-arah tindakan itu dianjurkan, lalu pimpinan manajer bisa mengambil keputusan untuk mengikuti beberapa arah tindakan dan bukannya hanya satu arah tindakan saja.

Tahap 7 : Merumuskan Rencana-rencana Turunan

Pada titik di mana suatu keputusan di ambil, perencanaannya jarang lengkap,dan langkah keenam diusulkan. Biasanya selalu diperlukan rencana-rencana yang diturunkan untuk mendukung rencana pokok.

Tahap 8 : Mengurutkan Rencana-rencana Berdasarkan Anggaran

Setelah keputusan-keputusan di ambil dan rencana-rencana telah ditentukan, langkah terakhir untuk memberikan arti kepada rencana-rencana itu, sebagaimana telah digambarkan dalam pembicaraan di atas mengenai jenis-jenis rencana ialah memberi nomor kepada rencana-rencana itu dengan merubah rencana-rencana itu menjadi anggaran.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

JENIS-JENIS PERENCANAAN


            Menurut Asnawir Ada tujuh jenis-jenis perencanaan, yang kesemua itu dilihat dari sudut pandang berbeda, di antara jenis-jenis perencanaan tersebut adalah:

♥  Dilihat dari segi waktu

Dari segi waktu perencanaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

  1. Perencanaan jangka panjang, yang termasuk dalam perencanaan jangka panjang adalah rentang waktu sepuluh sampai tiga puluh tahun. Perencanaan jangka panjang ini bersifat umum, dan belum terperinci.
  2. Perencanaan jangka menengah, jangka menengah biasanya mempunyai jangka waktu antara lima sampai sepuluh tahun.
  3. Perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang mempunyai jangka waktu antar satu tahun sampai lima tahun.

♥  Dilihat dari segi sifatnya

Perencanaan dibagi menjadi dua yaitu:

  1. Perencanaan kuantitatif, yang termasuk perencaan kuantitatif adalah semua target dan sasaran dinyatakan dengan angka-angka.
  2. Perencanaan kualitatif adalah perencanaaan yang ingin dicapai dinyatakan secara kualitas.

♥  Perencanaan dari segi luas wilayah

Perencanaan pendidikan dipandang dari segi luas wilayah dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

  1. Perencanaan local, yaitu perencanaan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah-daerah dengan sifat yang terbatas.
  2. Perencanaan regional adalah perencanaan yang ditetapkan di tingkat propinsi.
  3. Perencanaan nasional, adalah perencanaan di suatau Negara dan dijadikan dasar untuk perencanaan local dan regional.
  4. Perencanaan internasional yaitu perencanaan oleh bebebrapa Negara yang melewati batas-batas suatu negara yang dilaksanakan melalui dari Negara-negara tersebut.

♥  Perencanaan dari segi luas jangkauan

Terbagi menjadi dua yaitu:

  1. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang bersifat universal, menyeluruh dan meluas.
  2. Perencanaan mikro adalah perencanaan yang ditetapkan dan di susun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu.

♥  Dari segi prioritas pembuatnya

Perencanaan dapat dibagi menjadi tiga:

  1. Perencanaan sentralisasi, yaitu perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu Negara.
  2. Perencanaan desentralisasi yaitu perencanaan yang di susun oleh masing-masing wilayah.
  3. Perencanaan dekonsentrasi yaitu perencanaan gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi.

♥  Dari segi obyek

Perencanaan dibagi menjadi dua:

  1. Perencanaan rutin yaitu perencanaan yang di susun untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan setiap tahun.
  2. Perencanaan eksendental, yaitu perencanaan yang di susun sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada saat tertentu.

♥  Dari segi proses

Perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

  1. Perencanaan filosofikal, yaitu perencanaan yang bersifat umum, hanya berupa konsep-konsep dari nilai yang bersifat ideal dan masih memerlukan penafsiran-penafsiran dalam bentuk program.
  2. Perencanaan programial adalah perencanaan berupa penjabaran dari perencanaan filosofikal.
  3. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang jelas dan dapat dilakukan.

Ada juga yang membagi jenis perencanaan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Rencana strategik

Yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu melaksanakan misi organisasi. Sering juga disebut Perencanaan Jangkah Panjang (longe range planning) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya perencanaan strategik adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

2. Rencana operasional

Yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan. Rencana Operasional terdiri atas bentuk , yaitu : (1) rencana sekali pakai (single use plan) yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai; (2) rencana permanen (standing plans), yakni pendekatan pendekatan yang sudah di standarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Definisi Pengelolaan Pendidikan

Sejak lahir, tanpa disadari, kita sudah menerima pendidikan dari orang tua tentang banyak hal. Orang tua merupakan guru pertama bagi kita untuk bertanya-tanya hal kecil hingga yang besar. Seiring berjalannya waktu, definisi pendidikan pun meluas. Kita tidak hanya mengenal dalam lingkungan keluarga, namun mencapai lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan Negara. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan memegang unsur penting untuk membentuk pola pikir, akhlak, dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti norma adat, agama, budaya, dan lain-lain.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas).

Menurut UNESCO pendidikan itu sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang masih belum ada. Konsep system pendidikan mungkin saja berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan nilai-nilai kebudayaan (transfer of culture value). Konsep pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan masa lalu,sekarang,dan masa datang.

Dari beberapa definisi pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus, dan menuju kedewasaan.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan –perbedaa hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda- beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi ( Oteng Sutisna:1983). Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah adiministrasi dalam bidang pendidikan.

2. Fungsi Pengelolaan Pendidikan

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi manajemen/administrasi pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan.

• Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

• Pengorganisasian (Organizing)

Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran specific atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atsan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

• Pengarahan (Directing )

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

•Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

• Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja SMP merupakan penjabaran tugas dan pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.

Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang di anggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

3. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan

Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerja sama. Adapun bidang garapan antara lain:

1. Inventarisasi sumberdaya pendidikan.

2. Program pengelolaan sistem kerja sama disetiap bidang garapan melalui:

  • Pengelolaan Kurikulum.
  • Pengelolaan Kesiswaan.
  • Pengelolaan Ketenagaan.
  • Pengelolaan Keuangan.
  • Pengelolaan Sarana Prasarana.
  • Pengelolaan Potensi Masyarakat Sekitar.
  • Pengelolaan Program SK.
  • Pengelolaan Administrasi Sekolah.
  • Pengelolaan BP/BK.
  • Pengelolan Laboratorium.
  • Pengelolaan Perpustakaan.
  • Pengelolaan Hasil Penelitian.
  • Pengelolaan Manajemen keterampilan.

4. Standar Pengelolaan Pendidikan

a. Kerangka PP No.19 Tahun 2005

Kehadiran Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 ini merupakan salah satu tuntutn dari UU No.20 Tahun 2003 yang mngisayartkan adanya standardisasi pendidikan di Indonesia. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Oleh karena itu, PP ini hadir untuk memenuhi Amanat UU tersebut. Selain itu, UUD 1945 pun sudah mengisayaratkan adanay satu sistem pendidikan yang bisa mencerdasakan kehidupan bangsa.

Dalam PP ini, terkandung 17 Bab dan 97 Pasal. Secara keseluruhan, semuanya mengatur tentang delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Secara garis besar, kedelapan standar pendidikan diatur dalam PP ini, namun secara rinci, setiap standar memiliki peraturan tersendiri.

17 bab dalam PP tersebut, adalah :

  • Bab I         : Ketentuan Umum
  • Bab II        : Lingkup, Fungsi dan Tujuan
  • Bab III      : Standar Isi
  • Bab IV      : Sandar Proses
  • Bab V        : Standar Kompetensi Lulusan
  • Bab VI      : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Bab VII     : Standar Sarana dan Prasarana
  • Bab VIII   : Standar Pengelolaan
  • Bab IX      : Standar Pembiayaan
  • Bab X        : Penilaian Pendidikan
  • Bab XI      : Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
  • Bab XII     : Evaluasi
  • Bab XIII   : Akreditasi
  • Bab XIV   : Sertifikasi
  • Bab XV     : Penjaminan Mutu
  • Bab XVI   : Ketentuan Peralihan
  • Bab XVII  : Ketentuan Penutup

b. Kerangka Permendiknas No.19 tahun 2007

Permendiknas No.19 Tahun 2007 ini merupakan penejelasan dari PP No.19 Tahun 2005 mengenai standar pengelolaan. Permen ini membahas standardisasi ,penegelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Permendiknas ini  merupakan penjabaran lebih rinci dari UU sistem pendidikan nasioanal.

Secara garis besar, peraturan ini hanya memuat dua pasal. Selebihnya, penejelasan dari permen ini ada pada bagaian lampiran. Dalam lampiran permen ini ada enam poin penting yang arus diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam poin tersebut aalah :

  1. Perencanaan Program
  2. Pelaksanaan Rencana Kerja
  3. Pengawasan dan Evaluasi
  4. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah
  5. Sistem Informasi Manajemen
  6. Penilaiaan Khusus

c. Kandungan PP No.19 tahun 2005 dan Permendiknas No.19 2007

  • PP No.19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 mengatur tentang standar nasioanl pendidikan yang ada di Indonesia. Delapan standar tersebut diatur secara garis besar dalam PP ini, namun penjelasannya dijabarkan oleh peraturan lain.

Delapan standar penidikan yang dimaksud adalah :

  1. Standar isi

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  Secara lebih rinci, standar isi diatur dalam Permendiknas No. 22 th 2006

  1. Standar Proses

Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi. Secara lebih rinci lagi, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 41 th 2007

  1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara lebih rinci lagi, peraturan tentang standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006.

  1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara lebih rinci, peraturan yang terkait dengan standar ini adalah  Permendiknas No. 16  th 2007, Permendiknas No. 13 th 2007, Permendiknas No. 12 th 2007

  1. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar dalam mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan. Dalam standar ini, pendidikan dikelola  oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah.

Dalam PP ini Dikdasmen  menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan Pendidikan tinggi (PT) menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

Secara lebih rincinya lagi peraturan ini diatur dalam Permendiknas No. 19 th 2007, dan dipertegas lagi secara menyeluruh untuk setiap satuan pendidikan oleh PP No.17 tahun 2010.

  1. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 24 th 2007.    

  1. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasiional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sedangkanlebih rinci lagi, standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No. Th 2008.

  1. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 20 th. 2007.

  • Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam Permendiknas ini terkandung beberapa poinpenting, diantaranya :

1.    Perencanaan Program

Perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan meliputi : Pembuatan Visi, Misi, Tujuan, dan rencana Kerja.

Visi sekolah/madrasah:

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang (Akdon, 2006:94). Hax dan Majluf dalam Akdon (2006:95) menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk:

Bagi sekolah Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.

Visi sekolah menurut Permendiknas No 19 Tahun 2007 arus memenuhi kritria sebagai berikut :

  1. dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
  2. mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
  3. dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
  4. diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
  5. disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
  6. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Misi Sekolah /Madrasah

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006: 97). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan.

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Misi sekolah menurut Permendiknas No.19 tahun 2007 harus memenuhi kriteria :

  1. memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
  2. merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
  3. menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
  4. menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
  5. memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;
  6. memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
  7. dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
  8. disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
  9. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Tujuan Sekolah /Madrasah

Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi sekolah. Perumusan tujuan akan strategi/perlakuan, arah kebijakan dan program suatu sekolah. Oleh karena itu perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel.

Perumusan tujuan menurut Permendiknas no.19 Tahun 2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1)      menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);

2)      mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

3)      mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;

4)      mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;

5)      disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Program/ Rencana Kerja Sekolah / Madrasah

Program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sndiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran (Kdon, 2006:135). Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program kerja sekolah berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program kerja sekolah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Sekolah/Madrasah membuat:

1)            rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;

2)            rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:

1)      disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah;

2)      dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.

d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:

1)      kesiswaan;

2)      kurikulum dan kegiatan pembelajaran;

3)      pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;

4)      sarana dan prasarana;

5)      keuangan dan pembiayaan;

6)      budaya dan lingkungan sekolah;

7)      peranserta masyarakat dan kemitraan;

8)      rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

2. Pelaksanan Program

Pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasionalsekolah, meliputi: bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekitar serta peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Seluruh bidang tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh satuan pendidikan yang dibentuk dalam struktur organisasi sekolah/madrasah. Struktur organisasi sekolah terdiri dari: semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

Pelaksanaan rencana kerja/kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencna kerja tahunan oleh penanggung jawab kegiatan. Berikut ini beberapa pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaksanakan berdasarkan bidang garapannya, meliputi:

  • Bidang Kesiswaan
  1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik.
  2. Memberikan layanan konseling kepada peserta didik.
  3. Melaksanakan kegiatan ekstra dan nonkurikuler untuk para peserta didik.
  4. Melakukan pembinaan prestasi unggulan.
  5. Melakukan pelacakan terhadap alumni.
  • Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
  1. Menyusun KTSP dan jadwal berdasarkan kalender pendidikan.
  2. Menyusun dan mengembangkan program pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan.
  3. Menyusun program penilaian hasil belajar peserta didik.
  4. Menyusun dan menetapkan peraturan akademik.
  • Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  1. Menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan tambahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sekolah.
  • Bidang Sarana dan Prasarana
  1. Menetapkan kebijakan program secara terttulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
  2. Merencanakan, mengadakan, memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
  3. Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.
  • Bidang Keuangan dan Pembiayaan

Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan.

  • Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah

–       Menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

–       Menetapkan pedoman tata tertib/peraturan sekolah.

–       Menetapkan kode etik warga sekolah.

  • Bidang Humas/Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

Sekolah menjalin kemitraan dan kerja sama dengan masyarakatt dan lembaga lain untuk mendukung program pelaksanaan kegiatan sekolah dalam rangka pengelolaan pendidikan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins 1997).

Sekolah harus objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervise, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh komite sekolah, sedangkan supervise dilakukan secara teratur dilakukan oleh kepala sekolah . guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya kepada kepala sekolah.

Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan harus menindaklanjuti setiap laporan yang diterimanya dan menggunakan hasil pemantauan atau pengawasan tersebut untuk memperbaiki kinerja sekolah dan sebagai sarana pendidikan.

Program Evaluasi

Jenis-Jenis Evaluasi:

a. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan pihak sekolah untuk menilai kinerja sekolah itu sendiri. Pihak sekolah menetapkan prioritas indicator untuk mengukur, menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksaaan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi diri atau evaluasi sekolah dilakukan secara periodic berdasarkan pada data dan informasi yang sahih

b. Evaluasi dan pengembangan KTSP adalah proses yang dilakukan secara komprehensif dan flexible agar bisa menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir danbersifat menyeluruh yang artinya melibatkan semua pihak

c. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidik meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksaan tugas. Evaluasi harus emperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan perubahan peserta didik

Akreditasi sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

d. Kepemimpinan Sekolah

Secara umum kepemiminan dapat dirumuskan sebagai berikut. “Kepemimpinan berarti kemauan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang ubtuk dapat memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat menbantu tercapainya suatu tujuan tertentu ang telah ditetapkan.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan (Ralp M Stogdil). Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan mrupakan motor atau daya penggerak daripada semua sumber-sumber, dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi.

Fungsi Pemimpin

Fungsi utama pemmpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar memutuskan  dan bekerja, antara lain:

a)      Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan.

b)      Pemimpin membatu kelompok untuk menorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.

c)      Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian mentapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.

d)     Pemimpin bertanggung jawb dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin member kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan beran menilai hasilnya secara jujur dan objektif.

Tugas dan Kewajiban Pemimpin sekolah/madrasah :

  1. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu yang akan dicapai
  2. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai
  3. Menganalisis tnatangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah dan madrasah
  4. Membuat rencana kerja strategis dan rencan kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu
  5. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah dan madrasah
  6. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal ini sekolah / madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah dan madrasah.
  7. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didikdan masyarakat
  8. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidikan dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dank kode etik
  9. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik
  10. Bertanggungjwab atas perencanaan partisifatif mengenai pelaksanaan dan kurikulum
  11. Melaksanakan dan merumuskan program supervise, serta memanfaatkan hasil supervise untuk meningkatkan kinerja sekolah dan madrasah
  12. Meningkatkan mutu pendidikan
  13. Member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi  dan kedudukan sesuaidengan kepercayaan yang diberikan kepadanya
  14. Memfasilitasi pengembanga, penyebarluasan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah
  15. Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah / madrasah dan progam pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan
  16. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat efisien dan efektif
  17. Menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah / madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam dan memobilisasi sumber daya masyrakat
  18. Member contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab

D. Implementasi Permendiknas No.19 tahun 2007

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 merupakan salah satu penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terutama berkaitan dengan satandar pengelolaan pendidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

Bila dilihat pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada saat ini masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mampu menjabarkan Permendiknas No.19 tahun 2007. Sebagai contoh jika dilihat dari aspek kurikulum, pola penerapan KTSP terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah, sarana dan prasarana pendukung. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Salah satu penyebabnya antara lain masih rendahnya kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas pada tahun 2004, bahwa dari 2,7 juta guru menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ijasah yang mengajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan kecenderungan yang kurang mengembirakan, jika mengacu pada persyaratan yang ada. Guru SD tercatat 66,11% yang tidak memiliki ijasah sesuai ketentuan, guru SMP 39,99% , dan guru SMA sebanyak 34,08%. Selain itu tercatat secara umum terdapat 15,21% guru pada berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Hasil survey Human Development Indeks (HDI) sebanyak 60% guru SD, 40% guru SMP, 43% guru SMA, dan 34% guru SMK belum memenuhi standarisasi mutu pendidikan nasional. Lebih mengkhawatirkan lagi bila 17,2% guru di Indonesia mengajar bukan pada bidang keahliannya (Toharudin, Oktober 2005 dalam Muhyi,Dindin MZ, 2007).

E. Solusi Pemerataan Standardisasi Pengelolaan Pendidikan

Untuk menangani permasalahan tersebut, perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan baik mengenai implementasi Permendiknas No.19 tahun 2007. Langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

  1. Perlu diciptakan sistem informasi yang dapat mengkomunikasikan/memantau perkembangan pelaksanaan Permendiknas No.19 tahun 2007 pada berbagai daerah diseluruh tanah air.
  2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesionalisme (Pembina, pengawas/ penilik, kepal sekolah, guru) agar Permendiknas No.19 tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
  3. Mencukupi fasilitas pendukung pelaksanaan Permendiknas No.19 tahun 2007 baik oleh masyarakat maupun pemerintah (buku, alat pendidikan, dan sarana pendidikan lainnya)
  4. Meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaksana pendidikan agar berfungsi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
  5. Menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat memberikan kemungkinan para pelaksana pendidikan menjalankan tugasnya secara kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.
  6. Untuk dapat menciptakan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebaiknya sumber daya manusia yang berada di bidang tersebut merupakan administrator dan manajer pendidikan yang sesuai yang telah menempuh pengajaran dan pembekalan mengenai seluruh kegiatan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan keilmuan administrasi/manajemen pendidikan.
  7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sekolah.

F. Hubungan Permendiknas No.19 tahun 2007 dengan PP No.17 Tahun 2010

Seperti yang sudah dijelaskan dalam kandungan PP No.19 tahun 2005, bahwa standar pengelolaan pendidikan dipertegas oleh beberapa peraturan, salah satunya adalah  PP No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP ini mengatur secara luas tentang pengelolaan pendidkan, sedangkan dalam Permendiknas No.19 Tahun 2007 hanya mengatur teknis pengelolaan oleh atuan pendidikan dasar dan menengah saja.

Oleh karena itu, secara peraturan PP ini tidak menghapus peraturan sebelumnya, namun lebih mempertegas penyelenggaraan peraturan yang sudah dibentuk sebelumnya.

Kesimpulan

Pengelolaan pendidikan merupakan usaha tersencana dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu system pendidikan untuk mncapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan.

Baik buruknya satu lembaga pendidikan bisa dinilai dari proses pengelolaan pendidiokan, sehingga tidak heran jika ada yang memandang kesuksesan suatu lembaga pendidikan tergantung pada administrasi/pengelolaannya.

Menurut Permendiknas no.19 tahun 2007 ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu : Perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, Kepemimpinan sekolah, Sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Badan yang berhak menilai dan memantau standar pengelolaan ini adalah Badan Standardisasi Nasioanl Pendidikan (BSNP).

Implementasi dari permendiknas ini tentunya memerlukan pengawasan serta pembinaan yang efektif dari berbagai pihak. Sehingga cita-cita standardisasi pengelolaan pendidkan di Indonesia bisa tercapai. Saat ini standardisasi yang diharapkan baru sekedar harapan, pada kenyataannya memang belum semua lembaga bisa melaksanakan peraturan ini secara baik dan benar. Oleh karena itu perlu pengawasan dan penbinaan dari berbagai pihak.

Solusi dari pemerataan standardisasi ini bisa melalui intensnya pembinaan dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Keikutsertaan para ahli dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk kemajuan pengeloaan pendidikan, karena pada dasarnya keilmuan administrasi/manajemen pendidikan mempelajari pengelolaan pendidikan baik secara makro, maupun mikro.

Saran

Dari makalah kecil yang kami susun ini, bisa diambil saran/rekomendasi sebagai berikut :

  1. Bagi para pengambil kebijakan untuk lebih mengawasi dan memberikan pembinaan lebih dalam implementasi dari sebuah produk hukum pendidikan. Sehingga maksud yang diharapkan bisa tercapai.
  2. Bagi pelaksana lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuan konsep dan praktis secara ilmiah dalam pengelolaan pendidikan.
  3. Bagi para ahli administrasi/manajemen pendidikan, baik mahasiswa ataupun tenaga ahli, untuk ikut serta dalam pendampingan dan bimbingan dalam pengelolaan pendidikan.

Referensi:

http://srihendrawati.blogspot.com/2010/05/analisis-swot-permendiknas-no19-tahun.html

Akdon. 2009. Strategic Management for Educational Management. Bandung: Alfabeta.

Depdiknas. 2005. Standar Nasional Pendidikan,Jakarta: Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005

Depdiknas. 2006. Standar Isi, Jakarta : Permendiknas No 22 tahun 2006

Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta : Permendiknas No.23 tahun 2006

Depdiknas. 2006. Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta: Permendiknas No.24 tahun 2006

Depdiknas. 2007. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta: Permendiknas No. 19 tahun 2007

Hasan,Hamid,S. Pendekatan Multikultural untyuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional disajikan pada seminar Pengembangan Kurikulum, pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),Bandung: tidak diterbitkan.

Hendrawati, Sri. 2007. Analisis Kebijakan KTSP. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Makalah, tidak diterbitkan.

Muhyi,Dindin MZ (2007), Jurnal: Pendidikan di Indonesia Harus Berlandaskan Jati Diri Bangsa, Bandung: Al Mizan

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bandung: Fokusmedia

Peraturan Pemerintah Nomor: 28/1990, Tentang Pendidikan Dasar. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sularto,St. Praksis Pendidikan Minus Visi, Catatan atas ”Bongkar Pasang” Kurikulum, Sebuah Opini. Jakarta–2005. www. ntt-online.org.

Tilaar. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Anatomiestreetsoldier.wordpress.com/2010/06/26/pengelolaan-pendidikan/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,