RSS

Arsip Tag: sertifikasi guru

Model Pelatihan Sertifikasi Guru

Latar Belakang

Salah satu cara meningkatkan kinerja serta keprofesionalan dari Guru adalah dengan adanya Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program pengembangan sumber daya manusia (personal development) yang strategis karena program diklat selalu berkaitan dengan masalah nilai, norma, dan perilaku individu dan kelompok. Program diklat selalu direncanakan untuk tujuan-tujuan, seperti pengembangan pribadi, pengembangan profesional, pemecahan masalah, tindakan yang remidial, motivasi, meningkatkan mobilitas, dan keamanan anggota organisasi.

Tujuan utama Pendidikan dan Latihan dari Guru adalah untuk memperoleh kecakapan khusus yang diperlukan oleh Guru dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sekolah. PLPG adalah salah satu program pemerintah yang digariskan harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Dengan adanya PLPG ini di harapkan guru sebagai pendidik mempunyai kompetensi yang memadai dan berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang efekttif.

Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalime yang berkaitan dengan, keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen (kepemimpinan). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekijo (1999:4) bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan maka pendidikan dan pelatihan yang paling penting diperlukan.

Menurut Pandodjo dan Husman (1998:4) pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Sedangkan latihan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuankerja melalui pengetahuan praktis dan penerapannya dalam usaha pencapaian tujuan.

Para ahli mengemukakan berbagai definisi maupun batasan tentang pendidikan dan pelatihan, terutama para ahli yang berada di ilmu administrasi atau manajemen (administrasi kepegawaian, manajemen kepegawaian, manajemen personalia, manajemen SDM) yang pada prinsipnya memberikan batasan yang tidak jauh berbeda.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LTPK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Latar Belakang  PLPG

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik professional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/ konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui jalur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, berikut jalur pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan :

1

Dasar Hukum

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

  1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Tujuan

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi.

Peserta

Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah , serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola portofolio tetapi tidak lulus tes awal atau tidak lulus penilaian portofolio, atau tidak lulus verifikasi berkas portofolio, dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan. Peserta yang memilih pola PLPG secara langsung harus menyerahkan:

  1. fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan,
  2. fotokopi SK pengangkatan dan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait,
  3. fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh atasan, dan
  4. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG harus membawa referensi, data yang relevan dengan bidang keahlian masing-masing, dan Laptop. Guru kelas dan guru mata pelajaran membawa kurikulum, buku, referensi, contoh RPP, dan diharapkan membawa laptop. Guru BK membawa buku, referensi, contoh rencana program layanan dan bimbingan, contoh laporan pelaksanaan bimbingan, data-data relevan, dan laptop. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan membawa buku, referensi, contoh RKA, RKM, contoh laporan kepengawasan, data-data relevan, dan laptop.

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya.

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut :

  1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.
  2. PLPG diselenggarakan selama minimal 10hari dan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 22 JP teori dan 68 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
  3. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
  4. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran.
  5. Satu rombel maksimal 36 orang peserta, dan satu kelompok peer teaching/peer counseling/peer supervising maksimal 12 orang peserta.
  6. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok peer teaching/peer counseling/peer supervising dapat disesuaikan.
  7. Satu kelompok peer teaching/peer counseling/peer supervising difasilitasi oleh satu  yang memiliki NIA yang relevan termasuk pada saat ujian.
  8. PLPG diawali pretest secara tertulis (1 JP) untuk mengukur kompetensi pedagogik dan professional awal peserta.
  9. Pembelajaran dalam PLPG dilakukan dalam bentuk workshop yang didahului dengan penyampaian materi penunjang workshop dengan menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
  10. PLPG diakhiri uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik).

Materi

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu:  (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil need assesment. Materi PLPG dapat berupa buku, diktat, atau modul. Oleh karena pembelajaran dalam PLPG lebih menekankan workshop, sebaiknya bahan ajar dikemas bentuk modul. Modul, paling tidak mencakup: tujuan pembelajaran (kompetensi yang ingin dicapai), paparan materi, latihan-latihan, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar Pustaka.

Instruktur

Instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat-syarat sebagai berikut.

  1. Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi, dosen pada perguruan tinggi pendukung (perguruan tinggi non-kependidikan), dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi.
  2. Memiliki NIA yang relevan atau dalam kondisi tertentu serumpun dengan mata pelajarannnya.
  3. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
  4. Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau Akta IV atau sertifikat Applied Approach.
  5. Instruktur yang berstatus dosen harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor di sekolah. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.
  6. Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan dosen yang memiliki kompetensi kepengawasan rumpun mata pelajaran yang relevan dan sudah memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) untuk bidang kepengawasan.
  7. Bidang keahlian/mata pelajaran instruktur harus relevan atau serumpun sesuai dengan Lampiran 23.
  8. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang sama dengan mapel guru yang disertifikasi, dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.
  9. Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  10. Rayon LPTK (Induk/Mitra) harus memiliki program studi yang dapat memayungi program studi yang ada pada PT Pendukung. Program studi payung tersebut sekurang-kurangnya serumpun.
  11. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang dapat memayungi kerja sama dengan PT Pendukung, maka fakultas pendidikan yang memiliki prodi relevan dapat dijadikan sebagai payung prodi.
  12. Untuk Rayon yang berbentuk FKIP tetapi tidak memiliki prodi yang dapat memayungi kerjasama dengan PT Pendukung, maka FKIP dapat menjadi payung kerja sama apabila di perguruan tinggi dari FKIP tersebut atau mitranya memiliki fakultas yang relevan dengan mapel guru yang disertifikasi.
  13. Apabila dalam satu Rayon LPTK dan PT Pendukung tidak memiliki prodi yang relevan dengan mapel guru yang disertifikasi, Rayon LPTK dapat melakukan pelimpahan tugas dan wewenang dengan rayon LPTK lain. Rambu-rambu pelimpahan tugas dan wewenang sertifikasi guru sebagai berikut.

Alternatif 1

  • Rayon LPTK asal mengundang instruktur dari Rayon LPTK tujuan.
  • Seluruh biaya pelaksanaan PLPG yang terdiri atas honor, transport, penginapan instruktur dan biaya sertifikat pendidik menjadi beban Rayon LPTK asal.
  • Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan.

Alternatif 2

  • Rayon LPTK asal mengirimkan peserta ke Rayon LPTK tujuan
  • Seluruh biaya pelaksanaan PLPG yang terdiri atas: honor dan transport instruktur dan panitia PLPG, biaya modul, biaya sertifikat pendidik, uang harian peserta menjadi beban Rayon LPTK asal.
  • Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan.

 

Skenario Workshop

Pada saat workshop, setiap kelas (36 peserta) difasilitasi oleh minimal dua orang instruktur/asesor, dan paling tidak, salah satu di antaranya memiliki NIA. Skenario workshop adalah sebagai berikut.

1. Untuk guru kelas dan guru mata pelajaran

a. Penelitian Tindakan (PT) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Workshop PTK merupakan tindak lanjut dari pendalaman materi PTK sebelumnya. Workshop dilakukan dengan skenario sebagai berikut.

  • Peserta difasilitasi instruktur mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang ada di kelas pada sekolah tempat tugasnya
  • Peserta memilih masalah yang paling penting dan memerlukan pemecahan dengan segera
  • Peserta membuat rancangan proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Penelitian Tindakan (PT) yang sekurang-kurangnya mengandung unsur: (1) judul, (2) latar belakang masalah, (3) rumusan masalah, (4) kajian teori walaupun hanya point-point yang akan dibahas (5) metodologi penelitian tindakan kelas, sekurang-kurangnya berisi: setting, skenario PTK, dan kriteria keberhasilan PTK/PT.
  • Peserta mempresentasikan rancangan proposalnya

b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

  • Peserta difasilitasi instruktur melakukan orientasi dan diskusi model-model silabus, RPP, lembar kerja siswa (LKS), rancangan bahan ajar, media, dan instrumen asesmen
  • Peserta memilih standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang akan dikembangkan menjadi perangkat pembelajaran
  • Peserta didampingi instruktur mengembangkan perangkat pembelajaran, yang terdiri atas:
  1. Silabus (SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber )
  2. RPP (sekurang-kurangnya memuat: perumusan tujuan/ kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/ media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.
  3. Rancangan bahan ajar (untuk modul paling tidak mencakup: tujuan pembelajaran/kompetensi yang ingin dicapai, paparan materi, latihan-latihan, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar Pustaka)
  4. Media pembelajaran
  5. LKS dan perangkat penilaian
  • Presentasi dan refleksi hasil workshop

2. Bagi Guru BK

a. Penelitian Tindakan (PT) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

(Penjelasannya dapat dilihat pada nomor 1a)

b. Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK)

  • Peserta difasilitasi instruktur mengidentifikasi masalah-masalah layanan bimbingan yang pernah dilakukan
  • Peserta memilih program layanan yang paling banyak ditemukan di tempat tugasnya
  • Peserta membuat rancangan PPBK yang sekurang-kurangnya memuat: nama program, lingkup bidang (pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti), yang di dalamnya berisi tujuan, materi kegiatan, strategi, instrumen dan media, waktu kegiatan, biaya, rencana evaluasi dan tindak lanjut.
  • Peserta mempresentasikan rancangan PPBK-nya

c. Laporan Layanan Bimbingan dan Konseling

  • Peserta difasilitasi instruktrur mengidentifikasi layanan bimbingan yang belum dilaporkan
  • Peserta memilih layanan bimbingan yang akan dilaporkan
  • Peserta membuat laporan layanan bimbingan dan konseling yang sekurang-kurangnya memuat: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

 

3. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan

a. Penelitian Tindakan (PT) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

(Penjelasannya dapat dilihat pada nomor 1a)

b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

(Penjelasannya dapat dilihat pada nomor 1b)

c. Rencana Kepengawasan Manajerial

  • Peserta difasilitasi instruktur mengidentifikasi masalah-masalah manajerial yang ditemui di sekolah binaannya
  • Peserta memilih masalah yang paling banyak ditemukan di sekolah binaannya
  • Peserta membuat rencana kepengawasan manajerial yang dalam hal ini berupa rencana pengelolaan informasi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan manajemen sekolah, yang sekurang-kurangnya memuat: masalah yang akan dipecahkan, tujuan pemecahan masalah, indikator keberhasilan, teknik pengumpulan masukan, skenario kegiatan pengambilan keputusan, rumusan keputusan yang diambil.
  • Peserta mempresentasikan rencana kepengawasan manajerialnya

d. Rencana Kepengawasan Akademik

  • Peserta difasilitasi instruktur untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah binaannya yang memiliki masalah akademik, misal: tahun lalu tingkat kelulusannya hanya 20%
  • Peserta memilih sekolah binaan yang masalah akademiknya paling parah
  • Peserta membuat rencana kepengawasan akademik yang berupa rencana pembinaan terhadap sekolah yang memiliki masalah akademik. Rencana kepengawasan akademik ini sekurang-kurangnya memuat: aspek kepengawasan, tujuan kepengawasan, indikator keberhasilan, teknik kepengawasan, skenario kegiatan kepengawasan, penilaian dan instrumen, dan rencana tindak lanjut.
  • Peserta mempresentasikan rencana kepengawasan akademiknya

e. Laporan Kepengawasan

  • Peserta difasilitasi instruktur untuk mengidentifikasi hasil kepengawasan yang belum dilaporkan
  • Peserta memilih hasil kepengawasan yang akan dilaporkan
  • Peserta membuat laporan kepengawasan yang sekurang-kurangnya memuat: aspek, tujuan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut.

Ujian

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK, atau mengajar & praktik supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama 1 JP.

A. Uji Tulis

  • Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 36 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
  • Naskah soal ujian tulis terstandar secara nasional yang pengembangannya dikoordinasikan oleh KSG.
  • Pelaksanan uji tulis harus sesuai dengan rambu-rambu uji PLPG

B. Ujian Praktik

Peserta dalam rombel dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari 12 peserta, selanjutnya setiap kelompok kecil melakukan hal-hal berikut :

1.   Guru kelas dan guru mata pelajaran

Ujian praktik terpadu dengan kegiatan peer teaching. Setiap peserta tampil tiga kali, dan pada tampilan ketiga merupakan ujian praktik. Tampilan pertama, kedua, dan ke tiga untuk menilai kemampuan mengajar peserta.

  • untuk 30 menit pertama, peserta melakukan praktik mengajar dengan menggunakan RPP yang disusun pada saat workshop
  • pada 20 menit berikutnya peserta lain dan instruktur memberi masukan dan menilai dengan menggunakan IPPP

2.   Guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah

Ujian praktik terpadu dengan kegiatan peer counseling. Setiap peserta tampil tiga kali dan ketiganya merupakan ujian praktik. Tampilan pertama, kedua, dan ke tiga untuk menilai kemampuan memberikan bimbingan dan konseling.

  • Peserta menunjukkan kemampuan memberikan bimbingan dan konseling-nya dengan menggunakan PPBK hasil workshop
  • Peserta yang tampil mengemukakan jenis layanan/nama program layanan/masalah yang akan dipecahkan
  • Peserta yang tampil mengemukakan tujuan pemberian layanan atau pemecahan masalah
  • Peserta yang tampil mendemonstrasikan atau memperagakan cara memberi layanan atau cara memecahkan masalah
  • peserta yang tampil (atau dinilai) minta peserta lainnya untuk memberi masukan tentang cara memecahkan masalah/strategi layanan
  • pada 20 menit terakhir peserta lain dan instruktur memberi masukan dan menilai dengan menggunakan IPKMBK
  • peserta yang tampil juga harus mengumpulkan laporan layanan bimbingan dan konseling yang dibuat saat workshop PLPG dan akan dinilai oleh instruktur menggunakan IP4BK.

3.   Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas

Untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, setiap peserta tampil tiga kali, dan ketiganya merupakan ujian praktik Ujian praktik dilakukan dalam bentuk peer supervising, untuk menilai: kemampuan mengajar, kemampuan kepengawasan manajerial, dan kemampuan kepengawasan akademik yang dalam hal ini berupa kemampuan membuat rancangan kepengawasan. Secara rinci, skenario ketiga tampilan itu adalah sebagai berikut.

a. Tampilan pertama, untuk menilai kemampuan mengajar peserta

  • untuk 30 menit pertama, peserta melakukan praktik mengajar dengan menggunakan RPP yang disusun pada saat workshop
  • pada 20 menit berikutnya peserta lain dan instruktur memberi masukan dan menilai dengan menggunakan IPPP.

b. Tampilan kedua untuk menilai kemampuan kepengawasan manajerial peserta

1)   peserta menunjukkan kemampuan kepengawasan manajerial-nya dengan menggunakan RKM hasil workshop

  • peserta yang akan tampil mengemukakan masalah yang akan dipecahkan
  • peserta yang tampil mengemukakan tujuan pemecahan masalah
  • peserta yang tampil (atau dinilai) minta peserta lainnya untuk memberi masukan tentang cara memecahkan masalah
  • peserta yang tampil merangkum semua masukan dan selanjutnya menyampaikan cara pemecahan masalah

2)   pada 20 menit terakhir peserta lain dan instruktur memberi masukan dan menilai dengan menggunakan IPKM

c. Tampilan ketiga untuk menilai kemampuan kepengawasan akademik peserta

1)   peserta menunjukkan kemampuan kepengawasan akademik-nya dengan menggunakan RKA hasil workshop

  • peserta yang akan tampil, memberikan rancangan pembinaan sekolah-nya kepada peserta lainnya
  • peserta yang tampil (atau dinilai) menjelaskan rancangan pembinaan sekolah (RKA) kepada peserta lainnya

2)   pada 20 menit terakhir peserta lain dan instruktur memberi masukan dan menilai dengan menggunakan IPKPA

3)   peserta yang tampil juga harus mengumpulkan laporan pelaksanaan program kepengawasan yang dibuat saat workshop PLPG dan akan dinilai oleh instruktur menggunakan IPLPPK.

4)   Pada akhir setiap pertemuan (1 JP x jumlah peserta dalam kelompok kecil) semua peserta melaporkan hasil penilaiannya kepada asesor.

  • Lama waktu setiap kali peserta tampil adalah 1 JP atau selama 50 menit.
  • Penguji pada ujian praktik harus memiliki NIA yang relevan atau dalam kondisi tertentu serumpun dengan mata pelajarannnya.
  • Ujian praktik mengajar dinilai dengan Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau IPPP
  • Ujian praktik bimbingan konseling dinilai dengan IPKMBK, dan laporan pelaksanaan program BK dinilai dengan IPPPBK.
  • Khusus untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, ujian praktik dinilai dengan cara sebagai berikut. Untuk tampilan pertama dinilai dengan IPPP . Untuk tampilan kedua dinilai dengan IPKRM atau Lampiran 19, dan untuk tampilan ketiga dinilai dengan IPKRP, dan laporan pelaksanan program kepengawasan dinilai dengan IPLPPK.
  • Skor akhir ujian praktik bagi guru kelas dan guru mata pelajaran sama dengan skor tampilan ke tiga.
  • Skor akhir ujian praktik bagi guru bimbingan konseling sama dengan rata-rata antara skor praktik dan skor laporan pelaksanaan program bimbingan, sedangkan skor praktik untuk guru BK sama dengan jumlah skor tampilan pertama, kedua, dan tampilan ke tiga.
  • Skor akhir ujian praktik bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas merupakan rata-rata antara skor praktik dan skor laporan pelaksanaan program kepengawasan, sedangkan skor praktik untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sama dengan skor tampilan pertama dibagi tiga ditambah skor tampilan kedua dan tampilan ketiga.
  • Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.
  • Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang satukali. Ujian ulang diselesaikan pada tahun berjalan. Jika terpaksa tidak terselesaikan, maka ujian ulang dilakukan bersamaan dengan ujian PLPG kuota tahun berikutnya.
  • Pelaksanaan ujian diatur oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dengan mengacu rambu-rambu ini.
  • Peserta yang belum lulus pada ujian ulang diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

C. Ujian Ulang

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan atau ujian praktik. Apabila peserta ujian ulang praktik untuk mata pelajaran tertentu jumlahnya sedikit, maka dapat digabungkan dengan peserta dari mata pelajaran yang serumpun. Ujian ulang hanya dilakukan satu kali, peserta yang tidak lulus ujian ulang dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembinaan.

KESIMPULAN

Pendidikan dan Pelatihan  Profesi Guru merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru.Kompetensi tersebut yaitu : pedagogik,  professional, kepribadian, dan sosial. Dan sudah sepatutnya dengan adanya program PLPG ini harus mampu memfasilitasi para guru untuk peningkatan kompetensinya tersebut. Dengan mengikuti program PLPG banyak pengetahuan yang di dapat dari para instuktur yang memudahkan dan juga membimbing para guru dalam proses tersebut, guna mencapai keprofesionalisasian Guru yang selama ini banyak di perbincangkan.

 


 

DAFTAR PUSTAKA

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.

Swasto, B. 1992. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengaruhnya terhadap Kinerja dan Imbalan. Malang: FIA Unibraw.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 April 2014 in Education

 

Tag: , , ,

Tenaga Pendidik yang Berdaya Saing Global

Latar Belakang

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu: 1.Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; 3. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang ditawarkan kepadanya; 4. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban membina keimanan dan loyalitas, pribadi terhadap ajaran Islam, ideologi negara Pancasila dan UUD 45 dan lembaga. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam; 5. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; 6. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 7. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menjaga nama baik pribadi, profesi dan lembaga sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Dari semua tugas pendidik dan tenaga kependidikan diatas tersebut, dapat dikatakan bahwa di era globalisasi saat ini mereka harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk dapat menjalankan tugasnya secara baik dan dapat menghadapai tantangan di era global sekarang ini.

Kompentensi Tenaga Pendidik dalam Pandangan Yuridis

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Trianto (2006: 62) menyebutkan kompetensi adalah kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas jabatan maupun profesinya. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ditegaskan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

  • Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  • Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
  • Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP.
  • Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Adapun kaitannya dengan kompetensi guru, menurut Usman (2006:14) Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Sahertian (1994:56) menyebutkan ada tiga definisi tentang kompetensi guru yaitu; pertama, kompetensi guru adalah kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirancangkan. Kedua, kompetensi guru adalah ciri hakiki dari kepribadian guru yang menuntunnya kearah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Ketiga, kompetensi guru adalah perilaku yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan Trianto (2006: 63) mendefinisikan kompetensi guru yaitu kecakapan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari pendidikan. Menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bab I pasal 1), kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dengan demikian kompetensi menjadi tuntutan dasar bagi seorang guru.

Sertifikasi Saat Ini Antara Harapan Dan Kenyataan

Menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memilik kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam dan rata-rata masih di bawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

Sertifikasi Tenaga Pendidik (Guru)

Sertitifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata certification yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut (depdiknas, 2003). Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemeberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2007 : 34).

Dalam Undang Undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Menurut Samani (2006 : 8) sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Sedangkan menurut Trianto dan Tutik (2007 : 9) Sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi pendidik adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

Tujuan Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru sehingga pembelajaran di sekolah juga akan berkualitas. Hal ini dengan asumsi, peningkatan mutu guru akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik ini, berlaku untuk guru baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau guru swasta.

Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalimse guru. Untuk tujuan yang terakhir ini guru dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik guru harus dapat memenuhi keinginan/harapan masyarakat dalam hal ini siswa dan orang tua; memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan terkini khususnya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan dalam proses untuk mendapatkan profesionalisme itu hendaknya dilakukan atas dasar kompetensi individu, bukan hasil KKN.

Sertifikasi sebagai proses ilmiah sangat memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis bagi pemilik sertifikat. Maka sangatlah tidak terpuji jika dalam proses mendapatkan sertifikat itu seorang guru melakukan segala cara, atau ketika telah mendapatkan sertifikat wawasan dan gaya mengajarnya masih biasa-biasa saja. Disinilah perlunya kesadaran dan pemahaman bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas, sehingga apapun yang dilakukan guru adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Bila pemahaman semacam ini dimiliki oleh setiap guru, maka cita-cita untuk meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi kenyataan.

Project Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk, yaitu faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai ‘hidden currickulum’ atau kurikulum tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi seorang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran. Bagi sebagian besar orangtua siswa, sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagai wakil orangtua ketika anak-anaknya tidak berada di dalam keluar.

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Banyak upaya-upaya pemerintah dalam penegembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik diberbagai daerah, salah satunya pengembangan mutu di daerah Banten yaitu program yang telah digulirkan Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dengan Program yang dilakukannya yaitu:

  • Bantuan kualifikasi guru S1/D4,
  • Insentif guru swasta,
  • Subsidi tenaga pendidik dan kependidikan non-formal,
  • Insentif tenaga PAUD,
  • Pemilihan pengawas kepala sekolah,
  • Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi, dan semacamnya.

Sejauh ini, program-program tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, baik formal maupun informal. Bahkan sejumlah prestasi yang telah diraih pendidik dan tenaga kependidikan di Banten, salah satunya, terpilihnya empat guru pada ajang pemilihan guru berprestasi tingkat nasional tahun 2010, terpilihnya guru Sekolah Dasar berdedikasi di daerah khusus/terpencil tingkat nasional tahun 2010, terpilihnya satu guru Pendidikan Luar Biasa berdedikasi tingkat nasional tahun 2010 sebagai juara 1.

Selain prestasi yang telah diraih para pendidik dan kependidikan, banyak pula prestasi yang telah diraih, sebagai hasil dari kinerja mereka terhadap para peserta didik (siswa). Pada tahun 2010 perolehan nilai dan angka kelulusan siswa di Banten pada Ujian Nasional (UN) sebagai berikut: jenjang SD rata-rata nilai mencapai 7,2 dengan presentase kelulusan 100 persen, jenjang SMP/MTs rata-rata nilai mencapai 7,87 atau melampaui target nasional 7,00 dengan tingkat kelulusan mencapai 99,83%; dan jenjang SMA/MA/SMK rata-rata mencapai nilai 7,50 dengan tingkat kelulusan mencapai 98,07 persen.

Selain dari pemerintah daerah masing-masing, terdapat juga 3 program utama yang inovatif dan progresif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia yang ditawarkan oleh Putra Sampoerna Foundation-School Development Outreach (PSF-SDO), yaitu Professional Development Program atau program pengembangan profesi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas tenaga pendidik, School Development Program atau program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dan Education Recovery Program atau program pemulihan pendidikan yang bertujuan memulihkan infrastruktur dan kualitas pendidikan pasca bencana.

Selain itu, Dinas pendidikan nasional kabupaten pasuruan berkalaborasi dengan Sampoerna School Of education Outreach menyelenggarakan program Classroom Action Reaserch (Penelitian Tindakan Kelas) yang  merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan non pembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali, hingga akhirnya kualitas guru dapat meningkat.

Program Classroom Action Reaserch (Pemelitian Tindakan Kelas) tersebut sudah dilaksanakan di tiga kota, diantaranya Kabupaten Karawang, Kota Surabaya, serta Kota dan Kabupaten Pasuruan. Secara keseluruhan, program tersebut akan diiukti oleh sekitar 90 Kepala sekolah dan 2.270 guru bidang studi di tiga daerah tersebut. Program peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah meliputi pelatihan kepemimpinan, inovasi dalam metode mengajar, master teacher, penelitian tindakan kelas (Classroom Action Reaserch), menjadi peserta dalam konferensi guru Indonesia serta pengembangan sarana resource center bagi para peserta kepelatihan. melalui kalaborasi tersebut, Sampoerna School Of education Outreach, Pemkot serta Pemkab Pasuruan serta PT HM. sampoerna Tbk, berharap bahwa upaya ini dapat menciptakan generasi guru Indonesia yang memiliki kualitas, profesional, inovatif, dan berstandart Internasional.

Strategi Inovasi Dalam Membangun Tenaga Pendidik Yang Berdaya Saing Global

Mengembangkan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, untuk itu pencermatan lingkungan dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik.

Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik, namun sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar, sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-undangan masih jauh dari terwujud.

Strategi Pengembangan Tenaga Pendidik

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik, situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri kearah profesionilisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu :

  1. Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani.
  2. Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik

Strategi tersebut di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan, strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam kontek pelayanan masyarakat, sementara strategi debirokratisasi dapa dilakukan dengan cara mengurang dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat.

Pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini kan makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik, untuk itu menurut Prof Idochi diperlukan tujuh pelajar guna mendorong tenaga pendidik bersikaf inovatif serta dapat dan mau melakukan inovasi, ketujuh pelajaran itu adalah sebagai berikut :

  1. Belajar kreatif
  2. Belajar seperti kupu-kupu
  3. Belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik
  4. Belajar mulai dari yang sederhana dan konkrit
  5. Belajar rotasi kehidupan
  6. Belajar koordinasi dengan orang profesional
  7. Belajar ke luar dengan kesatuan fikiran

Tujuh pelajaran sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pelajaran penting bagi tenaga pendidik dalam upaya mengembangkan diri sendiri menjadi orang profesional. Dalam kaitan ini, ketujuh pelajaran tersebut membentuk suatu keterpaduan dan saling terkait dalam membentuk tenaga pendidik yang profesional dan inovatif.

Belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan baru, belajar kreatif menuntut upaya-upaya untuk terus mencari, dan dalam hal ini bercermin pada kupu-kupu amat penting, mengingat kupu-kupu selalu peka dengan sari yang ada pada bunga serta selalu berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Dengan belajar yang demikian, maka sekaligus juga belajar tentang keindahan dunia, dan bagian dari keindahan dunia ini adalah keindahaan indahnya jadi pendidik. Pendidik adalah perancang masa depan siswa, dan sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan.

Untuk dapat melakukan hal tersebut di atas, maka tenaga pendidik perlu memulainya dari yang kecil dan konkrit, dengan tetap berfikir besar. Mulai dari yang kecil pada tataran mikro melalui pembelajaran di kelas, maka guru sebagai tenaga pendidik sebenarnya sedang mengukir mas depan manusia, masa depan bangsa, dan ini jelas akan menentukan kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dalam upaya tersebut pendidik juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan selalu ada perputaran atau rotasi, kesadaran ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berupaya mencari berbagai kemungkanan untuk menjadikan rotasi kehidupan itu sebagai suatu hikmah yang perlu disikapi dengan upaya yang ebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.

Dalam upaya untuk memperkuat ke profesionalan sebagai tenaga pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan orang profesional dalam berbagai bidang, khususnya profesional bidang pendidikan. Dengan cara ini maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang profesional, belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan fikiran dalam upaya untuk membengun pendidikan guna mengejar ketinggalan serta meluruskan arah pendidikan yang sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Referensi:

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. (pdf)

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pdf)

Melawi. Tenaga pendidik wajib miliki empat kompetensi (2011) [Online] 7 Oktober 2011 www.borneotribune.com

Saputra, Uhar . pendidikan pengembangan profesi. [ Online ] 7 Oktober 2011 uharsputra.wordpress.com

Pendidik dan tenaga kependidikan. [ Online ] 5 Oktober 2011 http://www.dinaspendidikan-parepare.

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di banten. (2011). [ Online ] 5 Oktober  2011 edukasi.kompasiana.com

Tingkatkan kualitas pendidik melalui classroom action research (2010). [Online] 5 Oktober 2011 http://www.beritakota.net

Pengertian kompetensi tenaga pendidik. (2011). [online] 3 Oktober 2011 typecat.com/pdf/.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 13 Desember 2013 in Education

 

Tag: , , , , , , , ,