RSS

UPAYA MENGATASI MASALAH KEKERASAN

05 Jan

1. Penegakan hukum

Tidak bisa dipungkiri bahwa negara bertanggung jawab mengeliminasi kekerasan. Pertama adalah penegakan hukum. Teolog Samuel Rutherford dalam bukunya Lex Rex (1644) menempatkan hukum sebagai raja, hukum berada di atas segala-galanya, termasuk berada di atas pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip ruled by law, yang merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi empirik.

Pandangan Rutherford tidak boleh direduksi menjadi penipuan pemerintah tirani dengan menggunakan konstitusi sebagai legitimasi despotisme, karena ia menegaskan suatu tesis, “citizens have a moral obligation to resist unjust and tyrannical government” (dikutip oleh Francis Schaeffer, 1981). Hukum yang berpondasi pada perlindungan hak asasi manusia dan bersubstansi pada keadilan harus dijalankan.

Salah satu upaya meredam penggunaan kekerasan oleh masyarakat sipil adalah dengan penegakan hukum yang adil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelesaian konflik-konflik horisontal. Ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum telah lama menjadi keluhan masyarakat dan hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi legitimasi terhadap usaha main hakim sendiri. Sebagai contoh, masyarakat enggan menyerahkan pencuri atau perampok yang tertangkap tangan karena mereka tahu tidak akan diproses secara adil oleh penegak hukum.

Kedua, negara adalah satu-satunya kelompok dalam masyarakat yang berhak menggunakan kekerasan sesuai hukum dan perundangan yang adil, sebagaimana ditegaskan oleh sosiolog Max Weber, “the state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory” (1958). Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan masyarakat sipil menggunakan kekerasan. Pembiaran tersebut adalah dosa dan dosa pemerintah yang membiarkan anarkisme tidak lebih kecil dari dosa pemerintah tirani.

Ketiga, negara dalam hal ini elite partai politik di pemerintahan dan legislatif perlu senantiasa menjaga kepercayaan konstituen secara khusus dan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kanal-kanal ekstra-parlementer, aksi politik jalan yang rentan penggunaan kekerasan. Kita harus membaca penggunaan kanal tersebut bukan sebagai wujud ekspresi kebebasan berpolitik, tetapi kekecewaan terhadap kanal resmi akibat kanal partai politik melalui elitenya kerap tidak menjadi ventilasi bagi pengapnya pergumulan masyarakat. Dengan begini, penggunaan kekerasan dapat dieliminasi karena masyarakat tahu bahwa ada jalur yang tidak buntu sebagai tempat menyalurkan aspirasinya.

2. Program pendidikan anti kekerasan

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketenteraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematik untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karenanya. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat kita baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

Saat ini kita sebagai bangsa sudah dituding oleh beberapa Negara lain sebagai sarang teroris, terlepas dari benar tidaknya tudingan itu. Dalam era global seperti saat ini arus Informasi, orang, produk, jasa, amat sangat bebas, tidak bisa dibendung lagi. Keadaan ini juga akan mendorong suburnya perilaku kekerasan dalam masyarakat kita. Melalui arus informasi, produk, jasa, yang bebas itulah pesan-pesan kekerasan ikut masuk ke dalam sistem kehidupan masyarakat  kita secara tidak sadar, bagaikan aliran darah dalam tubuh kita: mengalir dan beredar tanpa henti, tetapi tak pernah kita sadari.

Perilaku kekerasan tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Seseorang menampilkan perilaku itu merupakan hasil belajar juga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian halnya, pendidikan kita harus peduli terhadap upaya untuk mencegah perilaku kekerasan secara dini melalui program pendidikan agar budaya damai, sikap toleransi, empati, dan sebagainya dapat ditanamkan kepada peserta didik semenjak mereka berada di tingkat pendidikan pra sekolah maupun pada tingkat pendidikan dasar. Upaya pencegahan kekerasan melalui program pendidikan amat penting, jika kita mengacu hasil Penelitian Komisi Carnigie untuk Pencegahan Konflik yang Mematikan baru-baru ini. Komisi itu menyimpulkan hasil penelitiannya: (1) berbagai bentuk konflik yang mematikan bukan tidak mungkin untuk dapat dihindarkan; (2) kebutuhan untuk mencegah conflik yang mematikan semakin urgen; dan  (3) pen-cegahan konflik yang mematikan adalah sangat mungkin untuk dapat dilakukan. Namun, persoalan yang sering dihadapi dalam pencegahan konflik yang kemudian berakibat munculnya berbagai bentuk kekerasan ialah dibiarkannya konflik itu terjadi tanpa ada upaya pencegahan yang bersifat kultural, edukatif, dan pedagogis. Dunia ini dalam keadaan bahaya bukan karena adanya kelompok orang tertentu melakukan berbagai kekerasan, tetapi justru disebabkan oleh orang-orang yang tahu adanya berbagai kekerasan tetapi tidak melakukan pencegahan apapun.

Dunia pendidikan sangat memungkinkan untuk membudayakan pemecahan konflik yang akhirnya dapat mencegah perilaku kekerasan. Secara teoritik ada banyak cara untuk memecahkan konflik seperti: menyerah begitu saja dengan segala kerendahan hati, melarikan diri dari persoalan yang mengakibatkan konflik, membalas musuh dengan ke-kuatan dan kekerasan yang jauh lebih dahsyat, menuntut melalui jalur hukum, dsb. Cara-cara tersebut sering tidak efektif, dan selalu ada yang menjadi korban. Saat ini ada gerakan pemecahan konflik yang kemudian sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Dalam perkembangannya, ADR kemudian juga lebih populer disebut dengan conflict resolution (Resolusi Konflik). Bentuk-bentuk Resolusi Konflik inilah yang perlu kita jadikan sebagai program pendidikan integratif agar para siswa sebagai calon pewaris dan generasi penerus tata kehidupan masyarakat memiliki budaya damai dan mampu menegakkan perilaku anti kekerasan. Hanya melalui generasi penerus yang mampu menegakkan budaya damai dan anti kekerasanlah kita akan berhasil membangun masyarakat masa depan yang bisa tumbuh secara beradab dan demokratis. Sebaliknya generasi penerus yang tidak mampu melakukan resolusi konflik akan terdorong ke kawasan kehidupan masyarakat yang anarkis dan dalam jangka panjang masyarakat yang demikian itu akan terisolir dari percaturan global.

Berbagai bentuk resolusi konflik yang dapat diintegrasikan dalam program pendidikan antara lain: (1) negosiasi; (2) mediasi; (3) arbitrasi; (4) mediasi-arbitrasi; (5) konferensi komunitas;  dan (6) mediasi teman sebaya. Negosiasi merupakan salah satu bentuk resolusi konflik yang dapat dilakukan dengan cara berdiskusi antara dua atau lebih orang yang terlibat dalam konflik kekerasan dengan tujuan utama untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Mediasi adalah sebuah proses yang bersifat sukarela dan rahasia yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu orang-orang mendiskusikan dan menegosiasikan persoalan-persoalan yang amat pelik dan sulit agar tercapai kesepakatan sehingga konflik yang membawa berbagai bentuk kekerasan dapat dihindarkan. Langkah-langkah penting dalam mediasi sebagai salah satu bentuk dari resolusi konflik ialah: pengumpulan informasi, perumusan masalah secara jelas dan jernih, pengembangan berbagai opsi, negosiasi, dan formulasi kesepakatan. Bentuk Resolusi Konflik ketiga, arbitrasi, merupakan proses yang mana pihak ketiga yang netral mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan konflik setelah ia mengkaji berbagai bukti dan mendengarkan berbagai argumen dari kedua belah pihak yang sedang terlibat dalam konflik.

Selanjutnya, mediasi-arbitrasi merupakan sebuah hibrid yang mengkombinasikan antara bentuk mediasi dan arbitrasi. Artinya, sejak awal para pihak yang terlibat dalam konflik mencoba untuk melakukan pemecahan melalui mediasi, tetapi jika tdak ditemukan pemecahannya kemudian mereka menempuh cara arbitrasi.  Bentuk Resolusi Konflik yang kelima, konferensi komunitas, merupakan dialog yang terstruktur dengan melibatkan semua unsur dan atau anggota masyarakat (pelaku kekerasan, korban, keluarga, para sahabat, dsb.) yang mengalami dan menderita akibat dari dari adanya kekerasan kriminal. Semua unsur masyarakat saling memberi kesempatan untuk menyatakan posisinya, persaannya, persepsinya, terhadap kekerasan yang sudah terjadi, dan bagaimana usul mereka untuk menyelesaikan persoalan yang ada itu.

Akhirnya, mediasi teman sebaya merupakan salah satu bentuk resolusi konflik di mana dalam proses itu anak-anak muda bertindak sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara teman-teman sejawat mereka. Dalam konteks ini para siswa dapat dilatih dan diawasi oleh guru atau orang dewasa lain dalam melaksanakan perannya sebagai mediator. Dengan cara ini para siswa dapat mem-pelajari budaya damai dan budaya anti kekerasan dengan cara melibatkan diri dalam persoalan riil yang dihadapi oleh para rekan sejawat mereka.

Persoalannya sekarang ialah, bagaimana caranya mendidikkan berbagai bentuk resolusi konflik itu kepada para siswa kita. Untuk ini kita dapat menggunakan pendekatan simulasi, bermain peran, observasi, penangaanan kasus, dsb. agar para siswa memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam menyosialisasikan  gerakan anti kekerasan. Dengan demikian, untuk mendidik siswa agar bisa menerima gagasan dan perilaku anti kekerasan, berbagai bentuk resolusi konflik sebagaimana dijelaskan di atas perlu diperkenalkan kepada siswa dalam proses belajar-mengajar di kelas secara terintegrasi, bukan secara monolitik.

Hal ini berarti kita tidak perlu kurikulum secara khusus. Cukup guru memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat untuk menanamkan sikap dan nilai anti kekerasan kepada para siswa dengan cara mengajarkan berbagai bentuk resolusi konflik secara terintegrasi dengan bidang studi yang relevan dengan sifat dan hakikat resolusi konflik yang dikonseptualisasikan. Dengan cara ini maka dalam jangka panjang para siswa kita memiliki nilai dan perilaku anti kekerasan. Kalau hal ini dapat dilaksanakan, sungguh kita sebagai bangsa akan memiliki generasi penerus yang santun dalam berperilaku, cerdas dalam berpikir, dan toleransi terhadap berbagai pluralitas yang ada di Republik ini.

 

3. Upaya pemerintah dan masyarakat

            Untuk meredam kekerasan yang sudah terjadi harus dilakukan peace keeping, peace making, peace building yakni membuat kekerasan berhenti, menyembuhkan yang luka, dan membangun benteng yang untuk kedamaian. Setelah tidak ada luka, baru kita menyakinkan pihak-pihak bahwa damai itu lebih produktif. Kita harus melakukan kooperasi-kooperasi dengan pihak-pihak yang bertikai.

Peace building harus dilakukan setelah ada proses memaafkan tidak ada luka. Proses pemaafan itu sendiri memerlukan waktu, tidak bisa serta merta terjadi setelah kejadian kekerasan. Setelah itu harus ada dialog-dialog, permintaan maaf, dan membangun kesepahaman.

Upaya peace building pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Namun upaya Gandhi ini mengalami kegagalan karena dia langsung melakukan peace building, tidak ada peace keeping dan peach making.

Posisi pemerintah untuk memproses tiga tahapan untuk membangun kedamaian masih sulit mengingat pemerintah itu sendiri dibangun oleh politik yang di dalamnya ada dua hal yang berlawanan dengan perdamaian yakni kepentingan dan kompetisi. Kecuali ada pembongkaran pemerintahan secara struktural. Maksudnya, pemerintah harus dibangun dari dua sisi yakni politik dan birokrasi. Birokrasi ini tidak boleh ada kepentingan. Di Indonesia ini masih campur aduk, birokrasi juga politik. Seharusnya tata pemerintahnya non politik dan diduduki oleh orang-orang profesional. Dengan demikian meskipun pemerintah berganti, roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai contoh, Jepang, tidak pernah mengganti tata pemerintahan, walaupun perdana menteri dan kabinetnya ganti.

Meskipun demikian kita masih bisa berharap pada masyarakat. Masyarakat sudah mulai sadar terhadap kearifan lokal. Saat ini ada orang-orang bijak yang selalu berusaha mengembangkan non kekerasan, meskipun masih sangat rentan terhadap isu politik. Kita berharap mesin politik tidak terlalu keras untuk menggilas mereka.

Untuk menyelamatkan generasi muda kita, kita harus membangun gerakan pluralisme melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif. Sekolah-sekolah perlu membuat suasana belajar-mengajar yang membuat bahagia anak didik. Kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang “bodoh” atau kapasitas kognisinya terbatas, sehingga mengatasi masalah dengan berkelahi atau “tawuran”. Metode atau media mengajar yang variatif perlu diterapkan untuk menyalurkan energi anak didik sehingga kapasitas kognisi anak menjadi lebih variatif.

Pendidikan yang variatif akan membuat kegiatan belajar mengajar lebih “fun”, membuat anak didik lebih “hepi”. Rasa bahagia inilah yang akan melunturkan kekerasan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: