RSS

Permasalahan Pendidikan Nasional

05 Jan

Definisi Pendidikan Nasional

Adalah sebuah sistem pendidikan pada suatu negara yang mengacu pada undang- undang pendidikan Indonesia. Yang bertangguang jawab dalam perlindungan pelaksanaan dan pengayomnya adalah MENDIKNAS atau Mentri Pendidikan Nasional Yaitu Bpk. Bambang Sudibyo.

Pengertian Pendidikan Nasional di Indonesia termuat dalam Undang- undang nomor 20 tahun 2003 pasal 2 dan 3 yang menyatakan

  • “Pendidikan Nasional berdasarkan undang- undang”.pasal 2
  • Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokeratis serta bertanggung jawab”.pasal 3

Pendidikan Nasional memiliki Visi, Misi, dan Strategi yang tercantum dalam undang-undang N0 20 tahun 2003

Visi Pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi Pendidikan nasional:

  1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
  2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
  3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
  4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
  5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi Pendidikan Nasional :

  1. Pelaksanaan pendidikan Agama serta ahklak mulia;
  2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
  3.  Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
  4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
  5. Peningkatan tenaga keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
  6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
  7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerartaan dan   keadilan;
  8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
  9. Pelaksanaan wajib belajar;
  10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
  11. Pemberdayaan peran masyarakat;
  12. Puusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;
  13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan Nasional.

HIERARKI Tujuan Pendidikan Nasional

  1. Undang- undang SISDIKNAS ( Sistem Pendidikan Nasional)
  2.  Undang- undang Yayasan /aturan sekolah
  3. GBPP : Garis Besar Program Pendidikan

Permasalahan

◙ 1. Mengapa kita harus menggunakan transparansi pendidikan dalam dunia pendidikan?

◙ 2. Mengapa manusia sebagai sumber pemikiran perspektif aksiologi pendidikan nasional?

◙ 3. Standar Pengelolaan pendidikan seperti apa yang diterapkan Indonesia?

Penyelesaian masalah

◙ 1. Kita harus menggunakan transparansi pendidikan tentu tidak hanya dalam dunia pendidikan saja akan tetapi dalam setiap jenis pekerjaan apapun untuk mengantisipasi adanya ketidak sinambungan antara hasil pekerjaan yang sesuai tujuan dengan fungsi- fungsi organisasi dan sistem pendidikan. Maka dilakukan lah transparansi sebagai bukti dari setiap kegiatan yang dilakukan dirujuk dari aturan sistem- sistem yang ada atau SISDIKNAS dan adanya transparansi yang jelas.

◙ 2. Mengapa manusia sebagai sumber pemikir prespektif aksiologi. Yaitu

  • Perspektif adalah sikap dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan.
  • Perspektif juga mengetahui apa itu untung rugi, baik dan buruk suatu hal. Bertindak persuasif dan argumentatif berdasarkan pengetahuan. Manusia juga dapat menegakkan kebenaran dan menganalisis materi kebenaran dengan memikul tanggung jawab sosial sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik demi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.
  • Sedangkan aksiologi adalah filsafat ilmu yang membahas nilai- nilai yang tekandung dari penggunaan ilmu. Ilmu bersifat netral sedangkan aksiologi itu terikat etika dan moral dan mengenal baik dan buruk.

Maka dari itu dapat disimpulkan dipilihlah manusia sebagai sumber pemikir prespektif aksiologi karena manusia memiliki akal, dan dapat memikirkan apa yang seharusnya dilakukan, dipilih, sesuai nuarani dan bagaimana situasi kondisi lapangan yg sedang terjadi. Sehingga pemutusan kegiatan yang akan terjadi tidak asal dan dapat di pertanggungjawabkan.

◙ 3. Standar pengelolaan seperti apa yang diterapkan Indonesia dalam 8 Standar Nasional Pendidikan tentu saja telah di ulas yaitu. Ada 3 standar pengelolaan pendidikan di Indonesia,yaitu:

  • Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan
  • Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
  • Pengelolaan oleh Pemerintah
  • Berikut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pengelolaan.
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

STANDAR PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi […].

STANDAR PENGELOLAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah
Pasal 59 – (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

  1. wajib belajar;
  2. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
  3. penuntasan pemberantasan buta aksara;
  4. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  5. Daerah maupun masyarakat;
  6. peningkatan status guru sebagai profesi;
  7. akreditasi pendidikan;
  8. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  9. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. […]

STANDAR PENGELOLAAN OLEH PEMERINTAH

Pasal 60 – Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

  1. wajib belajar;
  2. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
  3. penuntasan pemberantasan buta aksara;
  4. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
  5. peningkatan status guru sebagai profesi;
  6. peningkatan mutu dosen;
  7. standarisasi pendidikan;
  8. akreditasi pendidikan;
  9. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
  10. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan Penjaminan mutu pendidikan nasional.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: