RSS

PEMICU KEKERASAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT

05 Jan

1. Fenomena kekerasan dalam masyarakat

Kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan menjadì kendala yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Fenomena itu bukan hanya merupakan imbas dari kemìskinan dan kebodohan, karena terbukti bahwa tindak kekerasan juga terjadì dalam masyarakat maju dan kaya. Buktinya, data statistik tindak kekerasan dI AS sangat tinggi. Hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga riset Media Scope menunjukan bahwa tindak kekerasan diantara para pemuda AS terus meningkat. Dan sebagian besar korbanya juga para pemuda. Doktor Allan Goguen-Ball, seorang psikeater Swiss berpendapat bahwa remaja dan pemuda Swiss berusaha menarik perhatian masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Para psikolog berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya kekerasan dalam masyarakat adalah pengaruh media massa. Dewasa ini, media audio,visual, dan cetak, menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian mereka. Dulu, masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan jika mereka ada di sekitar lokasi kejadian. Namun saat ini, siapapun dapat menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan televisi.

Data yang ada menunjukkan bahwa pemuda AS dengan rata-rata usia 15 tahunan, menyaksikan aksi pembunuhan brutal sebanyak 25 ribu kali dari televisi dan 200 ribu kalì tindak kekerasan lainnya. Seorang psikolog AS, Arnoid Cohen, berpendapat bahwa masalah pengaruh kekerasan yang ditayangkan di televisi sama dengan masalah dampak rokok yang menyebabkan penyakit kanker. Artinya, meski banyak program digalakkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya rokok, namun jumlah para perokok terus meningkat. Dan hal itu juga terjadi dalam masalah kekerasan. Tayangan televisi dan film yang menggambarkan dampak buruk dan tindak kekerasan ternyata tidak mampu mencegah meningkatnya kekerasan.

Para psikolog juga berpendapat bahwa penggunaan narkoba, pil koplo, dan alkohol juga merupakan faktor munculnya kekerasan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masih banyak lagi sebab dan faktor lainnya termasuk pengaruh lingkungan. Semua itu akan menimbulkan ketidakseimbangan penalaran, perasaan, dan kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi perluasan kekerasan dalam masyarakat.

 

2. Kemiskinan pemicu kekerasan di masyarakat

Beberapa waktu belakangan ini aksi kekerasan kembali marak. Pelaku kekerasannya pun sangat beragam dan berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari masyarakat awam hingga kaum terdidik yang semestinya menjadi contoh masyarakat.

Penyebab aksi kekaras itu muncul, bisa karena masalah politis hingga akibat impitan ekonomi. Namun, impitan ekonomilah yang sering menjadi alasan yang selalu menyertai terjadinya kekerasan di masyarakat, termasuk kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Nampaknya, beban hidup yang kian berat, tidak mampu ditanggung rakyat sendiri. Sehingga membuat mereka pun frustrasi. Barangkali disinilah letaknya, dimana seharusnya negara membela rakyat kecil, yang tidak berpunya.

Selain beban ekonomi, masyarakat di bawah juga mengalami keterserpihan. Sikap individualitas kian meningkat, yang diikuti dengan semakin kendurnya semangat berafiliasi. Beban hidup yang berat membuat rakyat dipacu berkompetisi mencari sumber penghidupan sehingga tidak peduli lagi dengan sesama dan sekitarnya.

Kita prihatin dengan berbagai kekerasan, atau keputusan mengambil jalan pintas, karena dorongan kemiskinan. Namun, lebih sedih lagi, kemiskinan yang dialami rakyat tidak ditangani negara dengan baik. Kemiskinan sering kali terjadi karena kemiskinan struktural yang kian menempatkan orang miskin dalam kondisi yang tidak berdaya. Bahkan, ironisnya, negara maju kerap memanfaatkan hukum dan pengaruhnya yang kuat untuk makin memiskinkan negara yang sudah miskin. Misalnya, pembuatan produk hukum yang mengelola kekayaan alam seperti Indonesia sering kali tidak berpihak kepada rakyat. Tak heran jika pemiskinan terhadap rakyat terus terjadi. Apalagi, akses rakyat pada hukum juga sangat sedikit sehingga makin menyulitkan hidupnya.

Mencermati perkembangan yang kurang menguntungkan ini, maka sangat diharapkan pers ikut mencerdaskan masyarakat sehingga tak melakukan kekerasan. Pemerintah juga harus tegas dan penuh kearifan dalam mengelola rakyat.

Demikian, masyarakat madani siap membantu pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan. Ini yang kita minta. Jadi, ini jangan dianggap remeh. Pemerintah harus lebih tegas lagi bertindak.

Disisi lain, secara jujur pula bila kekerasan di masyarakat juga tak bisa dipisahkan dari peran media, terutama televisi. Karena itu, peran Komisi Penyiaran Indonesia yang masih lemah harus lebih dioptimalkan dalam mengatur isi tayangan televisi, terutama yang berbau kekerasan, mistik, dan seks.

Sehingga, maraknya kekerasan orangtua, termasuk ibu terhadap anaknya, diyakini juga adalah pengaruh dari tayangan televisi yang kini seolah semakin tak terkontrol jika pun ada sangat lemah. Apalagi, bisa dikatakan bila konsumen utama televisi adalah ibu rumah tangga, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah sejak pagi hari. Sesuai teori kultivasi, orang yang menonton televisi minimal selama empat jam dan rutin secara tak sadar akan mengadopsi gambaran yang ia tonton dalam televisi itu.

Tayangan kekerasan yang setiap hari disaksikan ibu rumah tangga itu makin lama kian menurunkan kepekaan mereka terhadap kekerasan. Selain itu, kata Sunarto, kekerasan yang dilakukan ibu kepada anaknya boleh jadi merupakan pelampiasan atas tekanan, baik dari segi hierarki maupun struktural. Tekanan hierarkis, contohnya kekerasan dari suami atau orang di sekitarnya, sedangkan tekanan struktural, di antaranya impitan sosial ekonomi, seperti mahalnya harga yang akhirnya membuat dirinya depresi. Dalam hal ini ibu akan melampiaskan kemarahannya kepada pihak yang lebih lemah, yaitu anak.

Namun, apa pun itu, aksi kekerasan yang marak, negara tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Negara mesti memberikan dan menunjukkan komitmen nyata untuk membela rakyat kecil, rakyat tak berpunya. Semua menjadi paradoks. Rakyatnya kesulitan untuk mempertahankan hidup, pejabatnya tak peduli.

Sangat bijak jika pemerintah perlu segera mengambil langkah dan solusi tepat untuk menyelesaikan kemiskinan yang menjadi akar munculnya kekerasan. Pemerintah harus mengatasi persoalan kemiskian. Kemiskinan jangan dibiarkan, tapi harus diatasi dengan aksi nyata, bukan dengan janji. Dan juga perlu ditegaskan, kemiskinan dan aksi kekarasan bukanlah budaya kita.

3. Kultur kekerasan di masyarakat mendasari tindak kriminal

Tindak kriminal tidak bisa dilepaskan dari kultur kekerasan di masyarakat. Demikian disampaikan kriminolog, perampokan adalah kejahatan dengan kekerasan yang terbentuk karena kultur yang menjadi bagian dinamika kehidupan di Indonesia. Unsur kekerasan dapat berlaku dalam segala sisi, misalnya demo dengan kekerasan dan perkelahian antarsuku bangsa. Perampokan, lanjutnya, tidak datang dengan tiba-tiba. Saat ini pola kejahatan dibangun secara terorganisasi. Kesempatan melakukan kejahatan semakin besar ketika sasaran terbuka dan penegakan hukum lemah.

Misalnya pelaku perampokan menyatroni bank saat makan siang. Mereka telah mengendus lokasi dan tidak ada pengamanan yang ketat, tidak ada satpam maupun CCTV. Tindakan tersebut dilakukan dengan penuh perhitungan, ada yang disebabkan karena frustrasi sosial dan kepuasan saat aksinya itu berhasil. Tidak hanya beralasan faktor ekonomi semata.   perampokan dan bentuk kriminal lainnya akan terus meningkat di masyarakat. Pasalnya, sejumlah program kepolisian seperti Quick Wins dan Quick Response sejauh ini tidak menangani masalah dari akarnya.

Saat ini perampokan akan banyak terjadi di daerah pinggiran kota. Para pelaku kejahatan itu berulah karena melihat pengamanan di daerah pinggiran lebih lemah dan pasti mampu mengantongi uang. Para pelaku pun tidak hanya berangkat dari kalangan bawah. Sekarang sudah beranjak ke kalangan menengah, misalnya para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Masyarakat sekarang lebih bersikap permisif , kondisi ini seharusnya diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Semakin lemah penegakan hukum, maka semakin tinggi kejahatan. Kekerasan dalam aksi perampokan dipicu berbagai faktor, di antaranya patologi sosial dan brutalisme massal.

4. Kesewenangan penguasa munculkan kekerasan masyarakat

Pejabat dan aparat negara sering memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Tak jarang tindakan ini juga diikuti dengan intimidasi dan kekerasan terhadap kelas bawah. Jika kesewenangan penguasa tersebut terus dilakukan, rakyat kelas bawah yang terjepit dengan buruknya kondisi ekonomi akan menggunakan aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan guna mempertahankan hak miliknya.

Masyarakat kelas bawah itu tidak punya apa-apa. Yang mereka punya hanya nyawa, sehingga mereka ini gelap mata. Dalam hukum alam sosial, pada saat hidup tak tertanggungkan sementara penguasa sewenang-wenang, kondisi itu bisa memunculkan perlawanan dalam wujud kekerasan.

Secara sosial kelas bawah itu tidak dapat memunculkan kekerasan yang meluas karena umumnya terpecah dalam berbagai kepentingan. Gerakan kekerasan itu selama ini muncul dalam bentuk komunitas keluarga. Namun, jika mereka diorganisasi, kesadaran kelas bawah itu bisa meluas dan memunculkan tuntutan yang keras akan hak-hak mereka yang dirampas. Syaratnya, pengorganisasian itu harus benar-benar bersifat memberi penyadaran yang murni, bukan hanya untuk kepentingan sesaat, seperti pemilihan umum (pemilu).

Kekerasan yang dilakukan rakyat di beberapa daerah selama ini, katanya, muncul karena ketidaktundukan pejabat dan aparat negara kepada hukum yang dilakukan secara berulang-ulang. Orang-orang yang mewakili negara tidak menerapkan hukum apa adanya. Tapi dia malah mengintimidasi warga, sehingga sikap penghargaan dari warga masyarakat hilang. Pejabat dianggap sama dengan preman. Atas tindakan hukum yang menyimpang didukung kekerasan itulah rakyat semakin marah.

Kurangnya kepatuhan para penguasa negara kepada hukum jiga terjadi. Buktinya adalah banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak segera ditindaklanjuti oleh pembuat UU, yakni Presiden dan DPR. Kalaupun ditindaklanjuti, DPR dan pemerintah yang terdiri dari unsur-unsur partai berusaha untuk menyiasati putusan MK berdasarkan kepentingan politik masing-masing. Apa yang menjadi putusan MK itu padahal harus dijalankan oleh siapapun. Tidak peduli dia rakyat biasa, penguasa, maupun lembaga negara. Dalam putusan calon independen misalnya, DPR dan pemerintah membuat putusan yang bagus dan membuka ruang demokratis itu menjadi sia-sia.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: