RSS

tentang Permendiknas No. 19 tahun 2007

08 Jan

Makalah yang telah saya analisis membahas tentang Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 merupakan salah satu penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terutama berkaitan dengan satandar pengelolaan pendidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

            Selain itu, Permendiknas ini  merupakan penjabaran lebih rinci dari UU sistem pendidikan nasioanal. Secara garis besar, peraturan ini hanya memuat dua pasal. Selebihnya, penejelasan dari permen ini ada pada bagaian lampiran. Dalam lampiran permen ini ada enam poin penting yang arus diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam poin tersebut aalah :

  1. Perencanaan Program
  2. Pelaksanaan Rencana Kerja
  3. Pengawasan dan Evaluasi
  4. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah
  5. Sistem Informasi Manajemen
  6. Penilaiaan Khusus

            Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 mengatur tentang standar nasioanl pendidikan yang ada di Indonesia. Delapan standar tersebut diatur secara garis besar dalam PP ini, namun penjelasannya dijabarkan oleh peraturan lain.

Delapan standar penidikan yang dimaksud adalah :

1. Standar isi

            Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  Secara lebih rinci, standar isi diatur dalam Permendiknas No. 22 th 2006

2. Standar Proses

            Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi. Secara lebih rinci lagi, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 41 th 2007

3. Standar Kompetensi Lulusan

            Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara lebih rinci lagi, peraturan tentang standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

            Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara lebih rinci, peraturan yang terkait dengan standar ini adalah  Permendiknas No. 16  th 2007, Permendiknas No. 13 th 2007, Permendiknas No. 12 th 2007

5. Standar Pengelolaan

            Standar pengelolaan adalah standar dalam mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan. Dalam standar ini, pendidikan dikelola  oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah.

            Dalam PP ini Dikdasmen  menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan Pendidikan tinggi (PT) menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

            Secara lebih rincinya lagi peraturan ini diatur dalam Permendiknas No. 19 th 2007, dan dipertegas lagi secara menyeluruh untuk setiap satuan pendidikan oleh PP No.17 tahun 2010.

6. Standar Sarana dan Prasarana

            Standar sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 24 th 2007.

7. Standar Pembiayaan

            Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasiional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sedangkanlebih rinci lagi, standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No. Th 2008.

8. Standar Penilaian Pendidikan

            Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 20 th. 2007.

Berikut matrik mengenai permasalahan yang muncul baik makro atau mikro yang berkaitan erat dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar penngelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

No.

Lingkup Masalah

Masalah

Analisa Sebab Akibat

Solusi dan Teori Pendukung

1

Makro

Pemerataan standardisasi pengelolaan pendidikan

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mampu menjabarkan Permendiknas No.19 tahun 2007 mengakibatkan lemahnya pemerataan standarisasi pengelola

an pendidikan

 

 

Adanya pembinaan yang intens dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia.

Menurut Permendiknas no.19 tahun 2007 ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu:

  1. Perencanaan program,
  2. Pelaksanaan program,
  3. Pengawasan dan evaluasi program,
  4. Kepemimpinan sekolah,
  5. Sistem informasi manajemen,
  6. Penilaian khusus.
Dilakukannya pengawasan yang efektif agar dapat mengevaluasi setiap kegiatan sehingga cita-cita standardisasi pengelolaan pendidkan di Indonesia bisa tercapai.

Menurut Permendiknas no.19 tahun 2007, badan yang berhak menilai dan memantau standar pengelolaan ini adalah Badan Standardisasi Nasioanl Pendidikan (BSNP).

  Keikutsertaan para ahli dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan karena pada dasarnya keilmuan administrasi/manajemen pendidikan mempelajari pengelolaan pendidikan baik secara makro, maupun mikro.

2

Mikro

Pola penerapan kurikulum

Minimnya kualitas guru dan sekolah, sarana dan prasarana pendukung mengakibatkan pola penerapan kurikulum yang lemah Perlu diciptakan sistem informasi yang dapat mengkomunikasikan/ memantau perkembangan pelaksanaan Permendiknas No.19 tahun 2007 pada berbagai daerah diseluruh tanah air.
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesionalisme (pembina, pengawas/penilik, kepala sekolah, guru) agar Permendiknas No.19 tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mencukupi fasilitas pendukung pelaksanaan Permendiknas No.19 tahun 2007 baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti yang telah dijabarkan dalam Standar sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 24 th 2007.
Meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaksana pendidikan agar berfungsi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat memberikan kemungkinan para pelaksana pendidikan menjalankan tugasnya secara kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.
About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Januari 2012 in Education

 

Tag: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: